PenaKu.ID – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya. M.Sc. menyoroti beban anggaran pemerintah daerah provinsi jabar, dimana pada periode April, Mei dan Juni 2020, pendapatan masuk berkurang hingga 20 Persen, jelasnya disampaikan pada media saat dikunjungi di ruang kerja tepatnya di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung. (19/6/20).
“Jika hal ini berlanjut sampai akhir tahun, akibat dampak Pandemi Covid-19, maka pemasukan yang hilang bisa mencapai Rp.5 Triliun”, ujar Gus Ahad sapaan akrab pada wakil ketua komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Tak hanya potensi kerugian pendapatan, tapi Gus Ahad juga menyentuh solusinya, dengan mengurangi daya beli dari semua intansi yang ada di wilayah Pemerintah Jawa Barat”.
“Satu yang saya khawatirkan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, disaat semua lembaga mengatur anggaran se-praktis mungkin, anggaran Dinas Pendidikan malah akan membengkak, terkait janji Gubernur Jawa Barat, H.M. Ridwan Kamil”, ujar Legislator PKS dari Dapil Karawang – Purwakarta ini.
” Program bebas iuran bulanan peserta Didik SMA/SMK dan SLB Negeri, secara hitung hitungan anggaran Jabar tahun ini mengalami Devisit akibat penangganan Covid-19, tentunya Program Iuran Bulanan Peserta Didik ( IBPD) harus diperhitungkan secara teliti, jika dilaksanakannya ditahun 2021, tentunya butuh pos baru sekitar Rp.700 Miliar. Begitu juga, andai BPMU dinaikan satu juta persiswa akan berefek tambahan lagi sekitar Rp.600 Miliar, ini akan menjadi PR bagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang baru dilantik yaitu, H. Dedi Supandi” ,kata politisi yang dikenal ramah tapi tegas yaitu Gus Ahad.
Pertanggung jawaban pada masyarakat Pendidikan, ” apa solusi dari Devisitnya Anggaran pada 2021, sedangkan program harus berjalan”, ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga sebagai Sekertaris Umum DPW – PKS Jawa Barat, sebaiknya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan untuk menambah daftar belanja disaat terjadi devisit anggaran akibat Covid, terlebih disaat lembaga lainpun mengurangi rencana belanja mereka, tegasnya pada media.
“Mohon dipertimbangkan jangan sampai niat membahagiakan sekolah negeri atau swasta malah menjadi bumerang bagi Pemprov. Jabar, kami juga menunggu konsep dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, H. Dedi Supandi”, kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, mengakhiri perbincangan.
Perihal Bebasnya IBPD ( Iuran Bulanan Peserta Didik), berhasil dikonfirmasi beberapa sekolah Negeri dari SMA dan SMK di Kota Bandung untuk memberi tanggapannya, menurut beberapa Kepala Sekolah, kami senang dengan bebasnya IBPD yang meringankan orang tua siswa, hanya satu permintaan pihak Sekolah, “Realisasinya ke Sekolah jangan telat, karena akan mengganggu operasional Sekolah, terutama bagi sekolah negeri yang tenaga gurunya lebih banyak guru honorer dari pada guru status PNS”, tegas beberapa Kepala Sekolah saat diminta tanggapannya.
KE/Hms
Kontributor
