PenaKu.ID – Pembentukan Dewan Perdamaian oleh Donald Trump telah memicu perdebatan sengit di panggung diplomasi internasional.
Lembaga ini awalnya dirancang sebagai mekanisme transisi untuk rekonstruksi Jalur Gaza pascakonflik.
Namun, seiring berjalannya waktu, piagam dewan ini menunjukkan ambisi yang jauh lebih luas, yakni menjadi forum alternatif bagi penyelesaian berbagai konflik global di masa depan.
Rencana Donald Trump
Di bawah rencana Trump, Gaza akan dikelola oleh komite teknokrat Palestina yang diawasi langsung oleh Dewan Perdamaian.
Lembaga ini juga didukung oleh pasukan penjaga perdamaian internasional yang bertugas melakukan pelucutan senjata di wilayah konflik. Fokus utamanya adalah memulihkan layanan sipil dan membangun kembali infrastruktur yang hancur, meskipun keterlibatan tokoh-tokoh luar negeri tertentu tetap menjadi sorotan.
Kritik Donald Trump Terhadap Absennya Perwakilan Palestina
Salah satu poin kritik yang paling tajam adalah ketiadaan perwakilan asli Palestina di dalam struktur inti Dewan Perdamaian. Banyak pakar menilai skema ini mengabaikan prinsip kedaulatan dan menyerupai bentuk kontrol asing yang kaku.
Selain itu, syarat kontribusi dana besar untuk mendapatkan kursi permanen di dewan tersebut memicu kekhawatiran bahwa lembaga ini hanya akan menjadi alat bagi negara-negara kaya.**
