PenaKu.ID – Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor sejak tahun 2022-2024, total Kemiskinan terakhir pada 2024 berjumlah 446,79 ribu orang, Pengamat Anggaran Politik Ingatkan Bupati Bogor.
Menurut Data dari website BPS Kabupaten Bogor, tentang Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor 2022-2024 yang dirilis pada tanggal 30 Juli 2025. Pada bagian BAB II Tingkat Kemiskinan di Nomor 2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan dan Penghitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Lalu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 sekitar 474,74 ribu orang. Selanjutnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 menurun menjadi sekitar 453,76 ribu orang. Terakhir yang diperbarui oleh BPS Kabupaten Bogor, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 menurun menjadi 446,79 ribu orang.
Jika, dibandingkan dengan Jawa Barat, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bogor berkontribusi sekitar 11,61 persen terhadap total penduduk miskin Jawa Barat. Kabupaten Bogor sendiri merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat.
Namun, hal itu tidak sebanding dengan Gaji dan Tunjangan para Wakil Rakyatnya di DPRD Kabupaten Bogor yang cukup fantastis dan telah tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023.
Pengamat Anggaran Politik Desak Bupati Bogor Revisi Perbup Nomor 44 Tahun 2023
Menanggapi itu, Pengamat Anggaran Politik dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, angkat bicara soal Gaji dan Tunjangan DPRD dan dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Diminta kepada bupati Bogor untuk segera merevisi Perbup No.44 Tahun 2023, karena gaji dan tunjangan anggora dewan terlalu tinggi dan mahal buat mereka,” jawab Uchok Sky Khadafi saat dikonfirmasi PenaKu.ID, Kamis (11/9/2025).
Sekelas DPR RI saja Gaji dan Tunjangannya Kalah dari DPRD Kabupaten Bogor
Menurut Uchok, sekelas DPR RI saja yang sebelumnya pendapatannya Rp280juta perbulan telah diturunkan menjadi Rp65juta perbulan.
“Artinya Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Bogor juga harus turun dibawah Rp.30 juta atau mengikuti UMR karena kerja para politisi ringan daripada buruh,” ungkapnya.
Minta Turunkan Gaji dan Tunjangan DPRD Sebelum Menimbulkan Kemarahan Rakyat Kabupaten Bogor
Para Politisi DPRD, lanjut Uchok, yang hanya kerjanya rapat dan rapat saja harus Gaji dan Tunjangan sampai angka Rp90 juta.
“Hal ini tidak adil buat orang miskin di Kabupaten Bogor. Cepat turunkan gaji dan tunjangan DPRD sebelum menimbulkan kemarahan rakyat di kabupaten Bogor,” tegasnya.**
