PenaKu.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa aparatur negara harus bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakat. Pesan itu disampaikannya usai melantik satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 24 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2024 di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (22/9/25).
“Rakyat adalah raja, dan kita ini pamong praja, pelayan rakyat. Untuk itu, saya tegaskan setelah pelantikan ini agar benar-benar mengabdi demi kepentingan rakyat,” ucap Ayep Zaki dalam sambutannya.
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Sekretaris Daerah H. Andang Tjahjandi, sejumlah asisten daerah, kepala dinas, badan terkait, hingga para camat. Kehadiran para pejabat ini menjadi simbol dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas aparatur daerah.
Ayep menekankan, sumpah jabatan yang diucapkan para pegawai bukan sekadar formalitas. Menurutnya, janji itu merupakan ikrar yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, masyarakat, serta Tuhan Yang Maha Esa.
Pesan dan Harapan Wali Kota Sukabumi
Adapun 25 pegawai yang resmi dilantik terdiri atas 1 ASN dan 24 PPPK. Mereka terbagi ke dalam 4 tenaga pendidik, 4 tenaga kesehatan, dan 16 tenaga teknis. Dengan pengangkatan ini, para pegawai telah sah memegang hak, kewajiban, sekaligus tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
Wali kota menambahkan, kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuntut peningkatan kompetensi dan dedikasi aparatur. Karena itu, ia mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk menjadikan momen pelantikan sebagai awal bekerja dengan semangat baru, disiplin, serta tanggung jawab tinggi.
“Mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di akhir sambutannya, Ayep berharap para pegawai mampu menjalankan amanah demi kemajuan Kota Sukabumi. Pelantikan ini, ujarnya, merupakan bagian dari komitmen Pemkot Sukabumi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan guna memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan warga.**
