PenaKu.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar sosialisasi pengelolaan lingkungan bagi para pelaku usaha dan kegiatan usaha, Senin (8/9/25). Acara yang berlangsung di Ruang Pertemuan Setda Sukabumi itu dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dengan dihadiri Kepala DLH Asep Irawan, jajaran dinas terkait, serta sejumlah pengusaha.
Dalam laporannya, Asep menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal itu, kata dia, selaras dengan misi RPJMD 2025–2030 yang mengedepankan pembangunan infrastruktur serasi dengan lingkungan.
“Setiap pelaku usaha wajib memiliki persetujuan lingkungan, baik berupa AMDAL, SPPL, maupun dokumen lain sebagai syarat perizinan berusaha. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen menjaga keberlanjutan,” ucap Asep.
DLH juga mengungkap sejumlah masalah krusial yang dihadapi Sukabumi, mulai dari polusi udara akibat kendaraan dan industri kecil, pencemaran air dari limbah domestik, hingga timbunan sampah harian yang mencapai 180 ton. Dari angka itu, 71 persen dibuang ke TPA, 15 persen diolah masyarakat, sementara 14 persen sisanya masih tercecer sembarangan.
Kondisi TPA Cikundul yang sudah kelebihan kapasitas disebut mendesak dicari solusi baru. Opsi yang tengah dibahas antara lain pencarian lahan tambahan, penerapan sistem control landfill menuju sanitary landfill, hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan seperti RDF dan insinerator di tingkat kecamatan.
Wakil Wali Kota Sukabumi Minta Sampah Tak Berserakan
Wakil Wali Kota Bobby Maulana menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan. Menurutnya, pemerintah punya tugas ganda: mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memastikan keberlanjutan.
“Adipura bukan hanya penghargaan, tapi wajah kota yang harus kita rawat. Mari pastikan tidak ada lagi sampah berserakan, demi mewujudkan Sukabumi yang bersih, rapi, dan nyaman,” kata Bobby.
Selain isu sampah, Wakil Wali Kota Sukabumi juga menekankan pentingnya penataan ruang publik dan kawasan perdagangan, termasuk relokasi serta penataan pedagang kaki lima (PKL), perawatan Lapang Merdeka, dan penertiban area pedestrian. Langkah-langkah tersebut, lanjutnya, menjadi strategi untuk menampilkan wajah kota yang indah, tertib, sekaligus ramah investasi.
“Lingkungan yang terjaga akan memperkuat daya tarik wisatawan dan investor. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha adalah kunci menciptakan Sukabumi yang layak huni dan berkelanjutan,” pungkas Wakil Wali Kota Sukabumi.**
