PenaKu.ID – Wakil Bupati Bogor menghadiri sinergitas penataan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di wilayah Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam rapat sinergitas tersebut, dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (23/10/2025).
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Turut Menghadiri Sinergitas Penataan Tambang MBLB
Hadirnya Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang), Inspektur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan perwakilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kegiatan diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, dihadiri jajaran kepala daerah se-Jawa Barat. Fokus utamanya adalah penataan dan pengelolaan sektor tambang MBLB, sektor yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi, sekaligus berdampak signifikan terhadap lingkungan serta penerimaan daerah.
Penataan Tata Ruang Langkah Strategis Hindari Dampak Buruk dari Bekas Aktivitas Penambangan MBLB
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, mengatakan, kehadiran KPK bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan mempercepat langkah deteksi, pengawasan, serta penindakan terhadap potensi pelanggaran di sektor pertambangan.
“Salah satu aktivitas penambangan MBLB yang tak termanfaatkan tentu berdampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan dan dapat menimbulkan bencana alam. Maka, penataan tata ruang di Jawa Barat merupakan langkah strategis,” kata Bahtiar.
Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha Bersikap Proaktif Dalam Urus Perizinan
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan tambang. Menurutnya, penataan izin menjadi krusial untuk mencegah penyimpangan, kerusakan lingkungan, serta kebocoran pendapatan daerah.
Dan Bahtiar, mengingatkan pentingnya peran aktif organisasi perangkat daerah (OPD) dan pelaku usaha agar taat terhadap regulasi.
“Saya harap para perangkat daerah terkait, serta pelaku usaha dapat bersikap proaktif dalam mengurus perizinan sesuai aturan yang berlaku,” tandas Bahtiar.**
