PenaKu.ID – Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor Jawa Barat menurun drastis sejak 2021 hingga 2024.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menunjukkan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor menurun. Pengangguran terbuka Kabupaten Bogor pada tahun 2021 mencapai 12,22%, tahun 2022 mencapai 10,64% dan tahun 2023 lalu turun signifikan mencapai 8,47%.
Lalu pada tanggal 15 November 2024, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor kembali turun signifikan mencapai 7,34%.
Salah satu Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Kabupaten Bogor, Yusfitriadi, menanggapi perihal tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor sejak tahun 2021 hingga 2024.
“Ya saya pikir kalau melihat sebuah data, termasuk data statistik kita harus melihat dua unsur. Pertama adalah data administratif dan yang kedua adalah data faktual,” kata Yusfitriadi kepada PenaKu.ID, kamis (26/12/2024).
Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Data di Atas Kertas
Menurutnya, bahwa data administratif soal tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor itu hanyalah sebuah data di atas kertas dan terkadang bisa dijadikan sebuah data tawar untuk posisioning sebuah pemerintahan kabupaten dalam rangka mencari prestisi atau prestasi dalam mengatasi berbagai macam masalah.
Sehingga, tidak cukup hanya dengan sekedar data administratif tetapi juga harus dengan data faktual, tentu hal tersebut harus ada sebuah second opinion dari lembaga riset atau lembaga data di luar pemerintahan.
“Ya sangat wajar ketika kemudian BPS selalu saja memberikan data-data yang menggembirakan karena emang punya pemerintah, kan gitu, yang didata juga lembaga pemerintah,” ucapnya.
Yusfitriadi menuturkan, bahwa pemerintah daerah atau pemerintah provinsi harus membutuhkan data second opinion dari lembaga-lembaga survei di luar dari pemerintah.
“Agar memang ketemu dengan data objektif untuk menjadikan rujukan program-program pemerintah kabupaten ke depan,” tuturnya.
Selanjutnya ia mengatakan, dalam aspek substantif dan data pengangguran terbuka kemudian jika dilihat data yang disampaikan oleh BPS sejak tahun 2021 hingga 2024 cenderung menurun.
“Dari mulai angka 12%, 10% sampai sekarang berada di angka 8% dan 7%. Tentu amat sangat tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota yang hanya 4% dan 5%, sehingga data tersebut perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menurunkan apa?, Data Pengangguran Terbuka,” ungkapnya.
Ia membeberkan definisi lazim pengangguran terbuka tersebut seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, yang artinya tidak menghasilkan apa pun dalam aktivitas kesehariannya.
“Tentu ini sangat memperhatinkan ketika 8% hingga 7%, dibandingkan dari jumlah penduduk di Kabupaten Bogor yang hampir 6% artinya sekitar 500 ribu penduduk yang tidak bisa apa-apa. Aktivitasnya tidak menghasilkan apa-apa, bahkan mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya pun akan sulit,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor harus ada second opinion data untuk pembanding data di BPS dengan data objektif sebenarnya.
Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Harus Objektif
Lanjut Yusfitriadi, penting data-data pengangguran terbuka tersebut diverifikasi di daerah mana, lalu kemudian di mana serta potensinya seperti apa.
“Seperti misalnya kalau data di Kabupaten Bogor ya di kecamatan mana pengangguran terbesar dan potensi di kecamatan apa itu di situ dan apa potensi terbesarnya,” kata Yusfitriadi.
Sehingga, lanjut dia, bisa mendorong orientasi program mengarah ke mana untuk mengatasi pengangguran tersebut. Ia berpikir penting untuk mendorong berbagai macam upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan berbagai macam pelatihan yang menyatu dengan tradisi.
“Artinya, ketika daerah yang potensinya pertanian tentu dilatihnya dengan pertanian juga jangan digital. Kemudian pengangguran berada di wilayah potensi industri harus dilatihnya industri, ketika pengangguran itu ada di wilayah yang potensi sangat kuatnya peternakan ya harus berlatih peternak,” ucapnya.
“Jangan kemudian pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tidak ada outputnya sama sekali,” kata dia.
Dan ia menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor penting untuk menguatkan berbagai macam kurikulum vokasi di lembaga-lembaga pendidikan.
“Karena memang mau tidak mau ya pendidikan harus mempunyai harus bertanggung jawab atas outputnya agar memang tidak menciptakan pengangguran atau tidak memberikan kontribusi besar terhadap kemiskinan bangsa ini,” ungkapnya.
Karena, menurutnya, kurikulum vokasi di dunia pendidikan harus memiliki dan harus bertanggung jawab atas outputnya, agar tidak menciptakan pengangguran atau tidak memberikan kontribusi besar terhadap kemiskinan di Indonesia.
“Karena, disinyalir lembaga pendidikan yang menyumbangkan banyak pengangguran di berbagai tempat termasuk di Kabupaten Bogor,” bebernya.
Setelah penguatan di kurikulum vokasi di lembaga pendidikan, selanjutnya terakhir solusi dari pemerintah untuk menstimulasi bagi masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Karena sebuah perusahaan akan menerima tenaga kerja yang seimbang dengan apa yang menjadi kebutuhan perusahaan tersebut.
“Sehingga akan selalu kurang ketika masyarakat atau output pendidikan, atau urusan pendidikan hanya berorientasi kerja,” paparnya.
Lalu, sambung Yusfitriadi, tugas pemerintah harus hadir dalam mendorong masyarakat untuk berdaya dan mandiri dengan konsep ketahanan pangan, ketahanan ekonomi keluarga, kemudian soft skill dan hard skill.
“Karena hadirnya pemerintah untuk mendorong konsep itulah yang kemudian akan mempertahankan masyarakat dalam kondisi apa pun,” tukasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, PenaKu.ID masih berupaya melakukan konfirmasi dan tanggapan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor menyoal tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor.
**
