PenaKu.ID – Rumah Dinas Bea Cukai Sukabumi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Koperasi, RT 05, RW 06, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, menjadi sorotan warga.
Pasalnya, Rumah Dinas (rumdin) Kepala Bea Cukai Sukabumi yang seharusnya berfungsi sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai Kemenkeu telah terbengkalai sekitar 20 tahun lebih. Kini, kondisi Rumah Dinas Bea Cukai tersebut dipenuhi semak belukar setinggi orang dewasa, bahkan menjadi sarang bagi berbagai jenis satwa liar, termasuk ular berbisa.
Ancaman Ular dan Satwa Liar di Rumah Dinas Bea Cukai
Ketua RT 05 RW 06 setempat Hendrik Santoso mengaku resah dengan kondisi Rumah Dinas Bea Cukai milik Kementerian Keuangan RI yang tidak dihuni sekitar 20 tahun lebih.
“Ya, setiap musim hujan, pasti ada saja ular yang masuk ke pekarangan rumah Warga sekitar. Mulai dari jenis ular sawah sampai yang berbisa seperti kobra, pernah kami temukan,” kata Hendrik kepada awak media, Selasa (25/11/2025).
Tingginya vegetasi yang tidak terawat lanjut dia, membuat area ini menjadi habitat ideal bagi biawak, tikus, ular dan yang paling mengkhawatirkan, populasi ulat yang meningkat drastis. Pagar-pagar rumah dinas yang awalnya kokoh kini tertutup rapat oleh ilalang, menjadikannya tersembunyi dari pandangan dan pembersihan.
“Kami sudah berkali-kali melapor ke pihak kelurahan dan ke kantor bea cukai yang lokasinya di sebrang RSUD R Syamsudin SH (Bunut) Kota Sukabumi. Namun, hingga saat ini tidak ada respon apapun dari pihak terkait,” ungkapnya
Menurutnya, seiring waktu berjalan rumdin tersebut menjadi gudang arsip bea cukai rayon bogor. yang jadi persoalannya tempat tersbit tidak layak huni dengan melihat kondisi bangunan rumahnya selain lapuk di makan usia juga dipenuhi semak belukar.
“Saya selaku ketua RT setempat, merasa risih dengan adanya bangunan tersebut. hingga menciptakan kekumuhan di wilayah di sisi lain saya pun setidaknya sangat paham dalam kontek regulasi keuangan negara. Selain kekumuhan ada juga ke khawatiran prihal anggaran pemeliharaan tempat rumah dinas yang di duga tidak di salurkan sebagaimana peruntukannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak terkait.**
