PenaKu.ID – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik serta Founder LS VINUS, Yusfitriadi, menyoroti dualisme kepemimpinan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tingkat Kabupaten, termasuk yang terjadi di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kondisi ini wajar terjadi karena KNPI di berbagai daerah, bahkan hingga tingkat pusat, mengalami permasalahan serupa yang ia kaitkan dengan empat faktor utama.
Yusfitriadi memandang dualisme kepemimpinan di tingkat Kabupaten Bogor sebagai refleksi dari perpecahan yang lebih luas di struktur KNPI.
Dualisme Dipicu Empat Faktor Utama
Yusfitriadi menguraikan empat faktor yang menyebabkan perpecahan dan dualisme di tubuh KNPI.
1. Pendirian untuk Menopang Kekuasaan: KNPI sejak awal didirikan untuk menopang kekuasaan. Hal ini membuat organisasi tersebut sulit lepas dari kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, kepengurusan yang terpilih seringkali merupakan representasi kekuasaan untuk mengonsolidasi organisasi pemuda lainnya.
2. Berebut Dana Hibah: Menurut Yusfitriadi, dana hibah menjadi faktor utama dalam perebutan kekuasaan di KNPI. Ia mempertanyakan mengapa akan ada perebutan kepemimpinan jika tidak ada dana hibah yang diperebutkan.
3. Kontestasi Struktural, Bukan Gagasan: Kontestasi dalam setiap musyawarah organisasi pemuda hari ini lebih berfokus pada perebutan Ketua Umum dan penyusunan kepengurusan (kontestasi struktural), bukan kontestasi gagasan. Tidak adanya kesadaran kolektif untuk membangun gagasan konstruktif membuat mereka yang kalah memilih untuk membuat struktur baru.
4. Perpecahan di Tingkat Pusat: Perpecahan yang terjadi di kepengurusan pusat KNPI yang sudah “pecah sepecah-pecahnya” secara otomatis berdampak ke tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dana Hibah Tanpa Program Konstruktif
Yusfitriadi secara khusus menyoroti penggunaan dana hibah yang menjadi pemicu utama persaingan. Ia menyatakan bahwa perebutan jabatan hanya sebatas untuk merebut dana hibah yang tidak jelas penggunaannya.
“Yang pasti sampai hari ini saya tidak melihat ada agenda-agenda yang signifikan konstruktif, gitu ya, bagi kemajuan-kemajuan di hampir semua daerah, termasuk di Kabupaten Bogor,” ujar Yusfitriadi kepada PenaKu.ID, Minggu (14/12/2025).
sebagai penyeimbang kebijakan dan implementasi program pemerintah tidak berjalan. Akibatnya, KNPI hanya menjadi organisasi pemuda yang berfungsi mengotak-kotakkan organisasi pemuda, alih-alih menghimpun, dan gerakannya pun tidak produktif atau konstruktif.
Sulit Mencari Jalan Keluar Permasalahan KNPI Kabupaten Bogor
Yusfitriadi pesimis dengan solusi untuk masalah ini, mengingat tidak adanya “niat baik” dari kepengurusan pusat untuk mencari jalan keluar dan membangun kepemimpinan yang solid.
“Masing-masing merasa berhak untuk menjadi Ketua Umum, masing-masing merasa berhak untuk menyusun struktur kepengurusan karena namanya juga kontestasi struktural,” tutupnya.***
