PenaKu.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berupaya menyelesaikan penyaluran tahap pertama bantuan sosial (bansos) tunai dan pangan kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS), baik warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang rutin tercatat oleh pemerintah sebagai ekonomi bawah maupun non DTKS yakni miskin baru atau warga terdampak dari pandemi COVID-19.
Teranyar, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar mengedepankan transparansi penyaluran bansos dengan meluncurkan fitur baru di aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) yakni SOLIDARITAS (Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial).
Lewat SOLIDARITAS, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, pihaknya berkomitmen transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas penanggulangan COVID-19, termasuk dalam bansos.
“Sekarang ada fitur SOLIDARITAS (yaitu) Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial. Di situ masyarakat bisa mengetahui apakah dia masuk sebagai salah satu penerima bansos gubernur,” ucap Daud saat konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di Gudang Bulog Gedebage, Kota Bandung, Jumat (5/6/20).
“Atau masyarakat bisa cek seandainya data SOLIDARITAS itu ada masyarakat yang kira-kira tidak layak menerima (karena mampu), silakan laporkan, bantu kami menemukan data-data seperti itu,” tegasnya.
Selain itu, Daud juga melaporkan perkembangan COVID-19 di Jabar. Hingga Jumat (5/6) pukul 17:44 WIB, pasien sembuh di Jabar kini berjumlah 764 orang. Sementara kasus terkonfirmasi positif di Jabar berjumlah 2.366 kasus dengan 158 orang meninggal dunia.
Adapun Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau berjumlah 4.132 orang dari total 51.257 ODP dan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih dalam proses pengawasan berjumlah 1.475 pasien dari total 8.885 PDP se-Jabar.
Dalam agenda tersebut, Daud turut menyampaikan keputusan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lima kabupaten/kota di Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) selama 28 hari atau dua kali masa terpanjang inkubasi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.
PSBB proporsional ini pun disesuaikan dengan level kewaspadaan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
“Gubernur telah mengeluarkan keputusan perpanjangan PSBB Bodebek secara proporsional sampai 2 Juli 2020, selaras dengan DKI Jakarta yang transisional,” ucap Daud.
“Status tanggap darurat COVID-19 di Jabar pun diperpanjang dan berakhir ketika status bencana nasional dalam Keputusan Presiden dicabut,” tuturnya.
Terkait bansos, Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Divre Jabar Lilik Nurcholiq menjelaskan bahwa pihaknya hingga kini sudah mengemas 946 ribu bansos pangan dari target 1,4 juta KRTS non DTKS.
Sisanya, lanjut Ahmad, saat ini dalam proses pengepakan dari tiga gudang Bulog di Cimindi (Kota Cimahi), Paseh (Kabupaten Sumedang), dan Gedebage (Kota Bandung) untuk diserahkan kepada PT Pos Indonesia yang ditunjuk sebagai penyalur bansos.
“Selama ini tidak ada kendala yang berarti (dalam pengepakan). Kekurangan penyaluran, sekitar kurang lebih 500 ribu (pak bansos), saat ini sedang diproses di tiga gudang untuk disalurkan ke hub PT Pos Indonesia,” ucap Ahmad.
Ahmad menambahkan, berbagai produk dalam bansos pangan provinsi mulai dari beras, mi instan, terigu hingga gula, disuplai dari petani/produsen di Jabar. “Pengadaan dari seluruh wilayah Jabar, artinya semua komoditas yang ada di bansos provinsi ini adalah produk dari warga Jabar,” ucapnya.
“Semoga apa yang Perum Bulog lakukan kepada masyarakat bisa membantu meringankan masyarakat terdampak COVID-19,” kata Ahmad.
Sementara itu, Kepala Regional V Jabar dan Banten PT Pos Indonesia Helly Siti Halimah, pihaknya mendapatkan tugas untuk menyalurkan bansos kepada kurang lebih 396 ribu KRTS DTKS dan sekitar 1,4 juta KRTS non DTKS.
Hingga Jumat (5/6), sebanyak lebih dari 600 ribu paket bansos sudah disalurkan kepada KRTS non DTKS terdampak COVID-19. Sementara bagi KRTS DTKS sudah tersalurkan hampir seluruhnya, sehingga totalnya, bansos Jabar yang sudah disalurkan adalah lebih dari 900 ribu atau hampir satu juta paket pangan dan tunai.
“PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Perum Bulog sudah menyalurkan dropping barang, uang, dan telur untuk lebih dari 600 ribu KRTS non DTKS. Kami sangat tergantung dengan dropping dari Bulog dan siap menyalurkan kapan pun,” kata Helly.
“Kami sediakan 472 gudang/hub untuk menerima dropping dari Bulog dan siap menyalurkan (bansos) kepada 1,4 juta KRTS non DTKS bekerja sama dengan ojol (ojek online) dan mitra Pos lain seperti Karang Taruna dan aparat setempat untuk memperlancar dan mempercepat pendistribusian,” tambahnya.
(Js/hm)
