PenaKu.ID – Suasana di pusat kota memanas seiring dengan derap langkah barisan massa yang membawa kegerahan nurani. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi Raya kembali turun ke jalan, menggedor gerbang kekuasaan yang dinilai kian tuli terhadap prinsip toleransi dan keberagaman. Aksi ini bukan sekadar seremoni, melainkan manifestasi kekecewaan mendalam atas diskriminasi yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi.
Negara Tak Belajar dari Sejarah
Ketua PC IMM Sukabumi Raya, Diki Agustina, menegaskan bahwa penolakan izin penggunaan Lapang Merdeka untuk pelaksanaan Salat Idulfitri bagi warga Muhammadiyah adalah rapor merah bagi demokrasi lokal. Padahal, permohonan telah diajukan jauh-jauh hari sejak 20 Maret, namun dibalas dengan dingin oleh tembok birokrasi Pemkot Sukabumi.
“Ini adalah pengulangan sejarah yang memuakkan. Pemkot Sukabumi terbukti gagal belajar dari kesalahan masa lalu. Kami melihat ada kesengajaan untuk menutup ruang bagi kelompok tertentu di tanah publik yang seharusnya menjadi milik semua golongan,” tegas Diki dalam orasinya yang berapi-api, di depan Balaikota Sukabumi, Kamis (2/4/2026).
Kebijakan Pemkot Sukabumi Standar Ganda: Hiburan Diistimewakan, Ibadah Dimarjinalkan
Mahasiswa menyoroti ketidakkonsistenan Pemkot Sukabumi dalam menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwal). Diki menilai, wajah Lapang Merdeka kini lebih mirip panggung komersial daripada ruang publik yang inklusif.
- Ironi Lapangan Merdeka: Acara hiburan dan seremonial hura-hura diberi karpet merah dan izin yang mulus.
- Diskriminasi Ibadah: Ketika rakyat ingin bersujud menghadap Sang Pencipta dalam Salat Id, pemerintah mendadak kaku dan bersembunyi di balik dalih regulasi yang subjektif.
“Perwal ini seperti karet, ditarik ulur sesuai selera penguasa. Wali Kota bertindak seolah-olah fasilitas publik adalah milik pribadi, bukan mandat rakyat!” tambah Diki.
Pejabat Pemkot Sukabumi “Cari Aman”, Mahasiswa Lawan!
Dialog yang sempat digelar antara pihak Muhammadiyah dan pemerintah kota pun dinilai hanya sekadar sandiwara birokrasi. Pernyataan Wali Kota dan Sekda yang normatif tanpa solusi konkret dianggap sebagai upaya pengecut untuk menghindari tanggung jawab.
Hingga matahari terbenam pada pukul 18.00 WIB, sosok Wali Kota tak kunjung menunjukkan batang hidungnya untuk memberikan penjelasan langsung di hadapan massa aksi. Namun, absennya sang pemimpin tak lantas memadamkan api perjuangan.
“Gerakan ini tidak akan berhenti sampai di sini! Jika pemerintah memilih untuk bungkam dan bersikap intoleran, maka jalanan akan tetap menjadi ruang diskusi kami. Kami akan menyeret tanggung jawab Wali Kota dan Sekda ke pengadilan rakyat,” pungkas Diki menutup aksi.**
