Pemerintahan

Musrenbang Kecamatan Babakan Madang Tahun 2027: Sektor Pendidikan Serap 72% Usulan Anggaran

×

Musrenbang Kecamatan Babakan Madang Tahun 2027: Sektor Pendidikan Serap 72% Usulan Anggaran

Sebarkan artikel ini
Musrenbang Kecamatan Babakan Madang Tahun 2027: Sektor Pendidikan Serap 72% Usulan Anggaran
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. (Riyan/PenaKu.ID).

PenaKu.ID – Sektor pendidikan resmi menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Babakan Madang untuk tahun anggaran 2027. 

Hal ini terungkap dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Kecamatan Babakan Madang pada Kamis (29/1/2026).

Dari total 140 usulan kegiatan yang masuk dari sembilan desa dan berbagai unit pelaksana teknis (UPT), sektor pendidikan menyedot perhatian terbesar. 

Nilai usulan untuk sektor ini mencapai Rp17.496.290.750, atau mendominasi sekitar 72% dari total keseluruhan usulan anggaran kecamatan yang sebesar Rp24.057.200.000.

Musrenbang Kecamatan Babakan Madang Tahun 2027

Kepala Bidang PSDA Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Bogor, Rahmi Karmelia, menjelaskan bahwa pemetaan tahun 2027 akan lebih spesifik. Alih-alih hanya mengejar pembangunan gedung baru, pemerintah daerah ingin memastikan fasilitas penunjang sekolah dalam kondisi prima.

“Pendidikan memang yang paling tinggi untuk usulan anggaran. Fokusnya adalah kelengkapan sarana seperti MCK, pemagaran, hingga pembangunan turap atau Tembok Penahan Tanah (TPT) di area sekolah,” ujar Rahmi Karmelia saat diwawancarai selesai Menghadiri Musrenbang Kecamatan Babakan Madang. 

Lima Sektor Prioritas

Meski pendidikan mendominasi, Rahmi menyebutkan ada lima sektor utama yang tetap menjadi pilar usulan masyarakat di Babakan Madang, diantaranya Pendidikan (Prioritas Tertinggi), Kesehatan, Pekerjaan Umum (PU), Perhubungan (Dishub) dan Lingkungan Hidup.

Pengawalan Ketat Menuju APBD

Guna memastikan usulan-usulan tersebut tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, Baperida melakukan pembatasan ruang lingkup usulan. 

Strategi ini diambil agar proses pengawasan dan pengawalan rencana pembangunan menjadi lebih efektif hingga nantinya disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar hasil pembangunan di tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait sanitasi dan infrastruktur pendukung pendidikan yang tepat sasaran,” pungkas Rahmi.***