PenaKu.ID – Kecaman keras dilontarkan para demonstran kepada pemerintah dan anggota dewan perwakilan rakyat pada aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (24/6/20).
Salah seorang aksi unjuk rasa, Encep Saefudin, menyebut para anggota dewan harus buka mata dan mendengar tuntutan rakyat atas polemik RUU HIP.
“Nanti kalo dewan tutup mata tutup telinga itu adalah dewan yang penghianat. Suara rakyat disalahgunakan. Mosi tidak percaya buat dewan,” ujar Encep kepada awak media sambil diteriaki takbir oleh para demonstran.
Ia menegaskan jangan sampai rakyat dan umat islam bergejolak dengan RUU tersebut dan akan tetap melawan kedzoliman kepada rakyat Indonesia.
“Kami akan melawan. Kami tidak akan mendukung. Waspadalah jangan ungkit-ungkit Pancasila, jangan ungkit-ungkit UUD 1945. Itu harga mati,” tegasnya.
Disamping itu juga dirinya mendukung langkah dan maklumat MUI yang menyerukan untuk membatalkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tersebut.
“Tangkap dan periksa perancang RUU HIP. Tolong pihak keamanan jangan berpilih kasih,” katanya.
Lanjutnya kembali menegaskan perlawanan terhadap komunis di republik ini bakal tetap menggelora.
“Kami berteriak siap melawan komunis. Komunis musuh rakyat Indonesia,” beber Encep.
Langkah unjuk rasa tersebut juga disebutkannya sebagai upaya mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai ideologi komunisme menyusup pada tatanan kehidupan dan hukum di negara Indonesia seperti pada masa lalu.
“Agar masyarakat tau bahwa komunis di negeri ini haram. Kami sebagai anak bangsa dan rekan-rekan ormas bangga menjadi musuh komunis,” jelasnya.
Belakangan ini kerap terdengar ungkapan trisila dari pihak tertentu yang menambah gaduh situasi bangsa, pun tak luput Encep menyinggung hal itu.
“Kenapa dia yang berbicara trisila tidak ditangkap, tidak dihukum. Kenapa kalau kepada ulama aparat cepat bereaksi seperti contoh kepada HTI,” ungkapnya.
Alhasil para demonstran tersebut yang tadinya berharap bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat harus pupus dikarnakan para anggota dewan dan pimpinan tengah melakukan pembahasan Raperda dan tidak bisa ditemui.
“Sehingga dengan sangat menyesal kehadiran bapak dan ibu sekalian tidak langsung bertemu dengan pimpinan ataupun anggota dewan,” jawab Dedi Sunardi sebagai Kabag humas dan protokoler saat menemui para pengunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (26/6/20).
Dedi menambahkan bahwa dirinya bakal menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada pimpinan dan anggota.
“Jadi untuk sementara kapasitas saya hanya bisa menerima apa yang disampaikan. Kemudian akan kita sampaikan kepada pimpinan,” tutupnya.
Reporter: Dp
penulis: Dp
Editor: Js
