Opini: Yuyun Suminah, A. Md (Seorang Guru di Kab. Karawang)
PenaKu.ID – Investasi mempunyai daya pikat sendiri untuk Pemprov Jawa Barat, dengan berbagai program yang diluncurkan berharap investasi bisa jadi jalan keluar pemulihan ekonomi yang lesu akibat hantaman COVID-19.
Dalam pembukaan gelaran 3rd West Java Investment Summit 2021. Mendorong Jabar untuk membuka seluas-luasnya investasi baik PMA (Penanaman modal Asing) maupun PMDN (Penanaman modal dalam negeri). Keselarasan investasi antara Jabar Utara dan Selatan pun mulai dibangun. https://penaku.id/pemerataan-investasi-untuk-ketahanan-ekonomi-jawa-barat/
Pariwisata kembali mendapat tempat di hati pemerintah, ditambah dengan 7 opportunities masa depan Jabar. Gebernur Jawa Barat Ridwan Kamil membeberkan 7 peluang atau opportunities tersebut yaitu, destinasi Investasi, kemandirian pangan, healthcare, manufaktur otomotif, sustainability dan wisata atau tourism.
Pembangunan ekonomi Indonesia Khususnya Jabar tak lepas dari investasi daya pikatnya diharapkan mampu memulihkan ekonomi, namun pembangunan ekonomi yang bersandar pada investasi selalu menemui kegagalan. Mengingat investasi akan menuntut pengembalian entah berupa sumber daya alam (SDA) ataupun kebijakan, bahkan sektor-sektor strategis negeri ini.
Tidak sedikit fakta yang mencuat kepermukaan bahwa investasi merampas SDA dan seluruh sektor kehidupan dikuasai korporasi di antaranya proyek segitiga Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka) yang berada di kawasan utara Jabar dan proyek ekonomi hijau seperti pariwisata dan pertanian, belum lagi dampak kerusakan yang ditimbulkannya berupa kerusakan lahan, hilangnya lahan resapan air dan lain-lain.
Jelas terlihat pembangunan ekonomi hanya untuk para pemilik modal sedangkan anak bangsa hanya bisa gigit jari, hanya bisa menjadi buruh di negeri sendiri. Seperti inilah sifat kapitalisme yang cenderung pada market dan korporasi, sehingga investasi hanya memulihkan ekonomi para korporasi.
Maka pembangunan ekomoni hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, padahal bila kita mau bercermin pada sejarah bahwa dengan syariat Islam mampu membangun ekonomi tanpa investasi asing. Dalam syariat Islam sumber pemasukan bisa diperoleh dari jizyah, zakat dan lainnya termasuk harta milik umum. Seperti SDA yang terkandung di daratan, lautan, hasil tambang dan lainnya.
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Itu semua akan dikelola dan diatur oleh negara langsung dan seorang pemimpin dalam syariat Islam bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kelak seorang pemimpin pun akan dimintai pertanggungjawabnya di hadapan Sang Pencipta, ini yang menjadikan dasar seorang pemimpin tidak asal mengambil kebijakan walaupun demi pembangunan ekomoni.
Seorang pemimpin akan mengatur alokasi dari pemasukan tersebut mana untuk pembangunan ekonomi seperti perbaikan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kendati demikian investasi tetap dibolehkan dengan ketentuan syariat-nya.
Jika kita kembalikan semua aturan hidup dengan aturan-nya seperti mengatur semua potensi yang dimiliki termasuk pembangunan ekonomi maka kesejahteraan rakyat pun dapat diwujudkan. Karena aturan yang dibuat langsung dari Sang Pencipta yaitu Allah SWT yang sudah pasti aturan terbaik untuk makhluk-Nya. Wallahua’lam.
**
