PenaKu.ID – Laskar Fisabilillah meminta Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat agar menanggapi serius soal dualisme di tubuh KNPI karena ini di khawatirkan menjadi pemicu konflik para pemuda di wilayah.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Laskar Fisabililah, Abi Kholil dalam pernyataannya dalam hal ini Pemerintah daerah harus bersikap tegas untuk menolak dualisme KNPI dan hanya mengakui satu kepengurusan yang sah secara hukum. Sedangkan untuk memastikan penyaluran dana hibah dan kemitraan strategis berjalan efektif. Sikap tegas Laskar Fisabililah ini didasari oleh keinginan untuk mengakhiri konflik internal yang merugikan pemuda di Kota Sukabumi.
“KNPI seharusnya konsisten melawan segala godaan dan tantangan yang dibawa oleh berbagai kelompok kepentingan yang bertujuan merugikan masyarakat, bukan menjadi agen yang terdepan dalam membodohi. Apalagi membiarkan menjajah masyarakatnya sendiri dengan memanfaatkan keberadaan masyarakat,” kata Abi Kholil kepada awak media, Kamis (18/12/2025).
“Organisasi kepemudaan tidak harus terjebak lebih jauh dalam derasnya arus pragmatisme dan politik pembiaran yang diskenario elit negara, berbagai peristiwa dan gejolak sosial kini datang tak pernah berhenti. Dualisme KNPI sudah menjadi penyakit menahun, Kami melihat di banyak daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten khususnya kota sukabumi muncul dua kepengurusan yang saling klaim. Ini bukan hanya merugikan program pemuda, tapi juga bisa memicu gesekan fisik di lapangan,” sambungnya.
Selain itu lanjut dia, banyak persoalan yang mesti dijadikan catatan dan dipertanyakan pada organisasi ini, benarkah KNPI bertujuan menjaga integrasi bangsa dan membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat? Ataukah KNPI hanyalah boneka dan menjadi kekuatan politik bagi pemerintah dalam menekan masyarakat?
Sorotan Utama Laskar Fisabililah
Laskar Fisabililah memandang ada beberapa dampak negatif yang muncul akibat dualisme ini di antaranya penyalahgunaan anggaran dana bantuan hibah seringkali di salurkan kepada pihak yang tidak memiliki legalitas jelas atau bahkan tidak memiliki legalitas jelas, atau bahkan terjadi perebutan legalitas yang berujung pada kasus hukum.
Program-program kepemudaan strategis, seperti pendidikan karakter dan kewirausahaan, menjadi tidak berjalan efektif karena terjadinya konflik internal serta konflik antara Organisasi Kepemudaan (OKP) yang di khawatirkan bisa merambat ke ranah SARA dan memecah belah soliditas umta di tingkat akar rumput.
“Kami, sebagai bagian dari Laskar Islam, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketenteraman dan persatuan bangsa. Pemerintah jangan hanya diam. Ambil keputusan cepat dan adil demi masa depan pemuda khususnya di Kota Sukabumi,” pungkasnya.
