PenaKu.ID – Fakta mencengangkan, tentang hutang BUMN di bank daerah diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dan Langsung diadukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Anggota Komisi DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Mulyadi, mengatakan pengelolaan BUMN harus transparan, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Khususnya, bagi perusahaan yang sifatnya terbuka, terdaftar di pasar modal.
“Saya sudah beberapa kali mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan TBK itu kan memiliki regulasi sendiri juga, Pak. Disamping Undang-Undang PT ada aturan OJK, kemudian Bursa, dan seterusnya,” ucap H. Mulyadi saat rapat kerja bersama Menteri BUMN di DPR, Selasa (20/5/2025).
Uang Publik yang Wajib Dipertanggung Jawabkan
Dan ia mengingatkan, terutama transaksi-transaksi BUMN berstatus TBK yang bersifat material. Kemudian, kata dia, ada konsep imbreng yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Ada juga aturan harus melakukan mekanisme tender offer dan lainnya.
Mulyadi mengatakan, hal tersebut dirasa dijalan oleh seluruh perusahaan BUMN sesuai dengan aturan. Sebab, ada uang publik yang wajib dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan perusahaan TBK tersebut.
“Kemudian juga penjelasan bagaimana masyarakat yang berinvestasi di portfolio sektor merasa ada keyakinan bahwa investasi mereka selama ini aman,” ujar Mulyadi.
DPR RI tersebut, lalu membongkar fakta yang mengejutkan tentang utang kredit BUMN di bank daerah. Dia tak mengungkap, BUMN mana yang dimaksud tersebut.
BUMN dinilai Memberatkan Pembangunan di Daerah
Lalu Mulyadi mengatakan, manajemen Bank Jawa Barat Banten (BJB) sedang berkeluh kesah. Karena ada 9 BUMN memiliki utang sebesar Rp3,5 triliun di BJB.
“Sembilan BUMN di bawah kemimpinan bapak itu memiliki kewajiban lebih dari Rp3,5 triliun, Pak. Dengan tingkat suku bunga berjalan aneh, Pak. Apa itu? 0% sampai 3%, Pak,” papar Mulyadi.
Komisi VI tersebut merasa heran, seharusnya BUMN memberikan kontribusi untuk mendorong pengembangan bank daerah. Tapi faktanya, justru sebaliknya. BUMN justru memberatkan pembangunan di daerah dengan pinjaman yang dianggapnya tidak masuk akal.
”Bunga ditundanya 3%, dan seterusnya. Ini kan miris, Pak. BUMN yang diharapkan memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan wilayah, sehingga wilayah bisa berpartisipasi terhadap pembangunan yang digelontorkan melalui penugasan BUMN,” ungkapnya.
Dinilai Membebani Keuangan Daerah
Mulyadi pun kembali mengingatkan kembali kepada Erick Thohir, bahwa bank daerah memang perlu dilibatkan dalam perencanaan proyek nasional. Tapi jangan sampai, pelibatan itu justru membebani keuangan daerah.
“Jadi saya kira ada atensi khusus, Pak Menteri, ini amanah saja sebagai Wakil Jawa Barat, supaya Bank Pembangunan Daerah dilibatkan, Pak, dalam setiap proses pembangunan, tapi tidak kemudian diakhirnya mereka menjadi terbebani dan kesulitan, Pak. Angka Rp3,5 triliun itu, Pak, buat Jawa Barat, luar biasa, Pak,” pungkasnya.**
