PenaKu.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, membeberkan sejumlah capaian signifikan dalam setahun kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade).
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik di Vinus Forum, Rabu (21/01/2026).
Sastra menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif kini berjalan jauh lebih dinamis dan responsif dalam menangani persoalan masyarakat.
Infrastruktur dan Efisiensi Anggaran
Sastra mengungkapkan, bahwa di awal kepemimpinan Rudy-Ade, pemerintah daerah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp300 miliar. Anggaran hasil relokasi tersebut langsung dikonversi menjadi pembangunan infrastruktur nyata di wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan.
“Salah satu yang paling membekas adalah Jalan Malasari di Bogor Barat. Pantesan masyarakat mengeluh, ternyata sejak Indonesia merdeka sampai hari ini jalan itu memang belum pernah diaspal. Namun, di bawah kepemimpinan Pak Bupati saat ini, pembangunan langsung dilakukan secara ‘gercep’ (gerak cepat),” tegas Sastra Winara.
Optimis Kabupaten Bogor Raih WTP Kembali
Selain infrastruktur fisik, Sastra juga menyoroti perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ia mengaku optimis Kabupaten Bogor akan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2025.
“Tiga tahun ke belakang kita selalu gagal meraih WTP. Tapi melihat perbaikan transparansi dan perhatian pemerintah pusat saat ini, insyaallah tahun 2025 Kabupaten Bogor akan kembali meraih predikat tersebut. Ini bukan perkara mudah, tapi komitmen Bupati sangat luar biasa,” jelasnya.
Responsif dan Komunikasi “Buka-Bukaan”
Politisi Gerindra ini juga memuji keterbukaan publik yang dibangun oleh Rudy-Ade. Menurutnya, pola komunikasi saat ini sudah sangat terbuka, bahkan cenderung “buka-bukaan”.
“Pak Bupati sering memimpin rapat koordinasi hingga jam satu atau dua malam untuk memastikan keluhan warga di media sosial langsung tertangani. Komunikasi kami di DPRD dengan pemerintah daerah pun sangat intensif. Beliau selalu menekankan prinsip sebagai ‘pelayan masyarakat’, bukan sekadar pejabat,” tambah Sastra.
Catatan Evaluasi: Gagal Bayar Vendor
Meski memberikan apresiasi tinggi, Sastra Winara tetap menjalankan fungsi pengawasannya. Menanggapi isu gagal bayar pada sejumlah pihak ketiga (vendor) di tahun anggaran sebelumnya, ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi catatan kritis bagi DPRD.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi serius bagi kami di legislatif, terutama dalam sistem budgeting ke depan. Kami sudah berkoordinasi dengan Bupati dan Sekda, komitmennya adalah bulan Februari ini semua tunggakan kepada penyedia jasa akan segera dituntaskan,” pungkasnya.
Sastra berharap di tahun-tahun mendatang, fokus pembangunan terus menyasar pada layanan dasar masyarakat, termasuk peningkatan bantuan keuangan desa dalam APBD 2026 agar pembangunan di Kabupaten Bogor bisa lebih merata dari desa hingga ke kota.***
