PenaKu.ID – Suasana di kawasan Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mendadak memanas pada Kamis, 19 Februari 2026. Aksi unjuk rasa yang sebelumnya direncanakan oleh sejumlah elemen masyarakat benar-benar terjadi, namun diwarnai penolakan dari warga sekitar.
Pantauan di lokasi menunjukkan massa aksi yang berasal dari LSM Pemuda bersama sejumlah mahasiswa berupaya mendekati gerbang utama Lembur Pakuan. Situasi sempat tegang ketika beberapa pendemo terlihat memaksa masuk, bahkan mencoba merangkak melalui celah gerbang yang dijaga ketat oleh warga setempat.
Aksi unjuk rasa tersebut dilatarbelakangi kekecewaan terhadap kinerja Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kedua pejabat itu dinilai tidak memberikan respons memadai terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri, S.H, menyebut pihaknya telah berulang kali mendatangi Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan keberatan, khususnya terkait kualitas sejumlah proyek pembangunan jalan.
“Banyak proyek yang baru selesai dikerjakan, tetapi kondisinya sudah rusak. Hal ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengarah pada cacat konstruksi,” ujar Andri di sela-sela aksi.
Selain persoalan infrastruktur jalan, Andri mengungkapkan dua isu utama yang menjadi tuntutan massa. Pertama, dugaan kegagalan konstruksi pada proyek jalan provinsi yang dinilai tidak memenuhi umur rencana. Kedua, adanya isu keterlibatan pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang diduga memiliki pengaruh dalam pengaturan proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta mencatut nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Alasan Massa Menggelar Orasi di Lembur Pakuan
Menurut Andri, pemilihan lokasi aksi di Lembur Pakuan dilakukan karena berbagai upaya sebelumnya, baik melalui demonstrasi di kantor dinas maupun di Kantor Gubernur Jawa Barat, tidak pernah memperoleh tanggapan yang dianggap memadai.
Di sisi lain, warga sekitar Lembur Pakuan mengambil langkah antisipatif dengan menghadang massa aksi. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggal gubernur.
Sejak kepemimpinan Dedi Mulyadi—yang kerap disapa KDM—pemerintah Provinsi Jawa Barat dikenal membuka ruang komunikasi yang luas bagi masyarakat. Melalui berbagai kanal komunikasi publik, KDM juga aktif menyoroti dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, termasuk sektor infrastruktur jalan.
Meski demikian, aksi di Lembur Pakuan menunjukkan bahwa dinamika kritik terhadap pemerintah daerah masih terus berlangsung. Peristiwa tersebut pun menjadi perhatian publik, terutama terkait pengelolaan proyek pembangunan dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat di Jawa Barat.**
