PenaKu.ID – Kebijakan pemerataan wilayah distribusi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Sukabumi menuai protes dari sejumlah mitra penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya datang dari pengelola SPPG Warnasari, Ricky Julius, yang menilai kebijakan tersebut dilakukan secara mendadak tanpa proses konsolidasi yang transparan.
Ricky mengungkapkan bahwa peralihan mitra dapur di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi memicu ketidakpastian. Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin selama tujuh bulan terakhir berjalan sangat kondusif tanpa kendala operasional.
“Kami sudah bermitra lebih dari tujuh bulan dan semuanya berjalan aman. Tiba-tiba ada regulasi pemutusan sepihak tanpa konsolidasi. Pihak sekolah pun sebenarnya sudah melayangkan surat penolakan karena mereka sudah nyaman dengan layanan kami,” ujar Ricky kepada awak media di sela agenda konsolidasi mitra di Aula SMKN 1 Kota Sukabum, Kamis (15/1/2025).
Ricky menyoroti faktor jarak dan kualitas makanan yang menjadi poin utama keberatannya. Lokasi dapur SPPG Warnasari hanya berjarak 2,7 kilometer dari sekolah, sementara mitra baru yang ditunjuk memiliki jarak yang lebih jauh.
“Awalnya acuan BGN adalah teritorial terdekat agar makanan tetap fresh. Sekarang justru dipindahkan ke dapur yang lebih jauh dan pihak sekolah pun belum tahu portofolionya. Ini berisiko pada kualitas pelayanan,” tambahnya.
Meski menghormati aturan BGN, Ricky berharap ada ruang dialog dan fleksibilitas. Ia juga mempertanyakan penunjukan satu dapur tertentu di wilayah Cikole sebagai pengganti.
“Jangan hanya satu dapur yang ditunjuk, di Cikole ini banyak mitra. Jika ada pemerataan, harusnya melibatkan semua pihak agar lebih adil dan elok,” ungkapnya.
Hingga saat ini, SPPG Warnasari menyatakan tetap akan menyuplai kebutuhan MBG ke sekolah tersebut sesuai kesepakatan awal dengan pihak sekolah sembari menunggu titik temu dari proses konsolidasi.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Sukabumi Kota,
Septo Suarianto mengatakan, akan melakukan sinkronisasi ulang mengenai data para penerima manfaat dengan mitra MBG terdekat.
“Kami para korwil, korcam kemudian diobrolkan dengan Kepala SPPG untuk dilakukan sinkronisasi Pak. Agar kedepannya tertib sesuai dengan SK atau juknis yang saya sebutkan,” jelasnya.
Mengenai kebijakan pemerataan penerima manfaat lanjut dia, menurutnya jarak antara satuan pendidikan dengan SPPG dibatasi hingga 6 kilometer.
“Lokasi satuan pendidikan berada dalam radius maksimal 6 km dari SPPG dan atau memiliki waktu tempuh distribusi maksimal 30 menit dari SPPG,” ucapnya.
Dia menilai, penyelesaian permasalahan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tahapan yang sedang ditempuh saat ini adalah sinkronisasi data penerima manfaat dengan SPPG penyuplai MBG.
“Karena untuk yayasan ya, karena kan mitra yayasan ada beberapa, makanya ini perlu evaluasi lagi untuk merapikan sinkronisasi ini. Jadi bertahap mengenai permasalahan ini diselesaikan. Jadi tidak bisa secepatnya, karena surat juknisnya juga baru dan bertahaplah diselesaikannya. Institusi BGN kan baru, makanya kita mengevaluasi agar sempurna ke depannya,” pungkasnya.
***
