PenaKu.ID – Plt Camat Citeureup, Aris Nurjatmiko, menghadiri agenda reses rutin Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 Masa Sidang II Tahun 2025-2026 yang digelar di Kantor Kecamatan Citeureup, Selasa (10/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Plt Camat Citeureup, Aris Nurjatmiko, menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang menjadi keluhan utama warga di wilayahnya.
Prioritas Infrastruktur Pendidikan di Kecamatan Citeureup
Aris mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur, khususnya bangunan sekolah dasar (SD), masih menjadi aspirasi paling dominan. Ia menyoroti adanya sekolah yang kondisinya cukup mengkhawatirkan karena faktor geografis.
“Tadi hal-hal yang mengemuka masih seputar infrastruktur ya, terutama sekolah dasar. Ada sekolah yang berdiri di dekat tebing sehingga butuh TPT (Tembok Penahan Tanah), kalau tidak salah SD Tarikolot 02,” ujar Plt Citeureup Aris Nurjatmiko.
Pihak kecamatan berkomitmen untuk terus mengawal usulan rehabilitasi dan pembangunan tersebut melalui mekanisme Musrenbang agar dapat terealisasi pada anggaran tahun 2027 mendatang.
Polemik Ijazah Tertahan di Sekolah Swasta di Kabupaten Bogor
Selain masalah fisik bangunan, Aris juga menyinggung persoalan administratif yang kerap membebani warga kurang mampu, yakni penahanan ijazah oleh pihak sekolah swasta.
Koordinasi Data: Pihak kecamatan akan meminta data detail kepada anggota DPRD terkait siswa yang ijazahnya masih tertahan.
Upaya Mediasi: Pemerintah kecamatan berencana menjalin komunikasi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi jalan tengah.
Opsi Bantuan: Aris akan menjajaki kemungkinan adanya bantuan dari pemerintah daerah bagi siswa yang tidak mampu menebus ijazah tersebut.
Status Sekolah Negeri: Ia menegaskan bahwa untuk tingkat sekolah negeri, sejauh ini tidak ditemukan kasus penahanan ijazah.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Aris menjelaskan bahwa saat ini baru terdapat enam Satuan Pelayanan Persiapan Makan Bergizi (SPPBMG) yang beroperasi di wilayahnya.
“Ada beberapa yang sudah berjalan dan beberapa yang kita evaluasi karena ada yang tidak memfasilitasi (dengan efektif), seharusnya kan yang terdekat dulu,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa hingga saat ini koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Citeureup masih minim. Selama ini, pihak kecamatan hanya memantau data secara mandiri melalui basis data di internet.
Dalam waktu dekat, Aris berencana memanggil perwakilan BGN untuk menyinkronkan data titik-titik prioritas distribusi.
Rencana Pembangunan SMA Baru di Desa Tajur
Menutup keterangannya, Aris membawa kabar baik mengenai rencana penambahan unit sekolah baru setingkat SMA/SMK. Ia menyebutkan bahwa lahan seluas 6.000 hingga 7.000 meter persegi telah tersedia di Desa Tajur.
Lahan tersebut merupakan aset Fasos-Fasum milik desa. Pihak kecamatan siap memfasilitasi prosedur penggunaan aset tersebut jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah siap memulai proses pembangunan fisik sekolah guna meningkatkan daya tampung siswa di wilayah Citeureup.***
