PenaKu.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung bertekad menangani 23 desa yang masih tidak terdapat jaringan seluler (blank spot) di wilayahnya.
Berdasarkan data di Diskominfo Kabupaten Bandung dari 2020 hingga 2021 lalu, masih terdapat 60 desa yang tidak terdapat jaringan. Dari 60 desa tersebut, sebanyak 37 desa sudah tertangani dan sisanya 23 desa ditargetkan bakal ditangani pada 2023.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Yudi Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan tersebut.
“Tahun 2020 kita melakukan pilot project dengan membangun dua menara telekomunikasi (tower) di Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang dan Desa Campaka Mulya, Kecamatan Cimaung. Dengan menyesuaikan kondisi letak geografis,” katanya, Rabu (1/2/23).
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa komunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Termasuk, dengan PT Telkom guna menangani beberapa desa dengan kondisi blank spot tersebut.
“Karena jika Pemkab Bandung menyediakan dari APBD butuh anggaran cukup besar, dan pihak penyedia menjadi lahan untuk mengembangkan sarana telekomunikasi dari sisi bisnis mereka,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menyebutkan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan PT Telkom untuk mengintervensi pemasangan jaringan fiver optik pada 2022.
“Dari 60 desa blank spot, di tahun 2022 kita menangani 32 titik. Artinya, yang sudah ditangani sampai Desember 2022 kurang lebih 37 titik” sebutnya.
Kabupaten Bandung Minta Tolong Pemprov
Bahkan, pihaknya juga meminta bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait persoalan jaringan di lima desa diantaranya, Desa Cipelah, Sukaresmi, Indragiri Kecamatan Rancabali dan Desa Mekarsaluyu serta Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan.
“Sisanya sekitar 23 desa, insya Allah akan di kerjasamakan lagi dengan pihak terkait. Terutama, dengan PT Telkom. Insya Allah dalam penanganannya tidak menggunakan dana APBD,” tuturnya.
Menurutnya, dengan pola kolaborasi pentahelix desa-desa yang masih mengalami blank spot dapat tertangani.
“Terutama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, internet sudah menjadi kebutuhan rutin. Baik bagi pemerintahan maupun masyarakat,” ujarnya.
Artinya, kata Yudi, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun pilot project dan menjalin kemitraan bersama sejumlah pihak terkait, dinilai cocok dengan letak geografis Kabupaten Bandung.
“Kita juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Yang pasti dalam penanganan blank spot ini, sekali lagi saya katakan Insya Allah tidak menggunakan dana APBD. Termasuk dalam penanganan sisanya yang 20 titik itu,” tegasnya.
Yudi berharap triwulan pertama tahun 2023 ini semua titik blankspot di Kab. Bandung bisa tertangani semuanya.
“Kita menginginkan titik blank spot di Kabupaten Bandung bisa diselesaikan secepat mungkin karena itu tidak bisa ditunda-tunda lagi,” pungkasnya.***
