PenaKu.ID – Bupati Kab Bandung Dadang Supriatna menyatakan bahwa usulan pembangunan flyover Bojongsoang bertujuan untuk mengurai kemacetan di Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkannya pada hari Selasa (21/2/23)
Usulan tersebut telah disampaikan ke Gubernur Jabar, baik secara lisan maupun surat tertulis.
Bahkan terkait hal tersebut, empat bulan lalu, Bupati Kab Bandung sempat meminta kepada Ajudan Gubernur Jabar untuk diagendakan bertemu dengan Gubernur Jabar guna berdiskusi membahas rencana pembangunan flyover Bojongsoang maupun pembangunan infrastruktur lainnya.
Mengingat jalan yang melintas di Bojongsoang ini merupakan kewenangan Pemprov Jabar. Namun sampai saat ini belum terlaksana.
Bupati Kab Bandung menyebutkan akses Jalan Bojongsoang sering mengalami kemacetan yang sangat parah, sehingga pihaknya mengajukan usulan pembangunan flyover tersebut.
“Saya kemarin benar sempat menyampaikan bahwa jangan Kota Bandung saja yang diurus (Gubernur Jabar), iya. Di Kota Bandung, flyover Kiaracondong sudah selesai. Lantas Kabupaten Bandung apa? Ingat Jawa Barat itu, bukan Kota Bandung saja. Tapi ada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat,” tuturnya.
Bupati Kab Bandung berharap apabila dimungkinkan dirinya ingin duduk bersama dan meminta keadilan dalam anggaran.
“Jangan ditempatkan di satu daerah saja. Mari duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Ini akan lebih bijak,” imbuhnya.
Bupati Dadang Supriatna menegaskan, bahwa pihaknya sudah membuat tim akserelasi cekungan Bandung. Oleh karenanya permasalahan kemacetan ini juga harus menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan.
Mengingat bahwa jalan Bojongsoang merupakan kewenangan Pemprov Jabar maka Bupati menegaskan DED (Detail Engineering Design) untuk flyover tersebut juga harus dilakukan oleh Pemprov Jabar.
“Kenapa harus balik lagi ke kabupaten?” ucap Bupati Kab Bandung.
Menyikapi permasalahan ini, Bupati Bandung juga akan mencoba mengusulkan pembangunan flyover Bojongsoang ke pemerintah pusat pada bulan Maret 2023 mendatang.
“Banyak kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung. Termasuk saya usulkan pembangunan danau buatan untuk penanggulangan atau meminimalisir ancaman banjir. Saya berencana membuat lima titik danau buatan di Kabupaten Bandung. Sudah beres DED-nya,” ujarnya.
Ia kembali mengungkapkan bahwa terkait kemacetan di jalan Bojongsoang perlu dipecahkan secara bersama.
“Seperti saya ngobrol dengan para kepala desa. Apa yang menjadi kebutuhan di tingkat desa, ya kita akomodir. Kan gitu, gampang kan,” ucapnya.
Termasuk perbaikan Jembatan Dayeuhkolot di atas Sungai Citarum, Bupati Dadang Supriatna mencontohkan, sudah diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jabar, sehingga akhirnya ada jembatan darurat di atas jembatan tersebut yang dibangun pada tahun 2022. Namun sampai saat ini belum ada realisasi tindaklanjut perbaikan jembatan Dayeuhkolot tersebut. Padahal anggaran untuk penataan pembangunan jembatan Dayeuhkolot cukup besar.
“Termasuk pembangunan jembatan Rancamanyar dan Jembatan di Tegalluar juga sudah saya usulkan karena itu merupakan jalan provinsi, sehingga dalam usulannya disampaikan ke Gubernur Jabar,” katanya.
Bupati Kab Bandung Ingin Bertemu Gubernur
Bupati Dadang Supriatna berharap , ingin segera bertemu dengan Gubenur Jabar untuk menyampaikan semua keluhan dan apa yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung.
“Pembangunan jembatan Tegalluar yang sudah dijanjikan tidak terealisasi. Akhirnya, saya menggunakan APBD Kabupaten Bandung lagi. Hampir sebesar Rp 12 miliar untuk pembangunan jembatan Tegalluar,” katanya.
Penataan pembangunan jembatan Rancamanyar juga demikian, kata Dadang Supriatna, sampai saat ini belum terealisasi, akhirnya Pemkab Bandung menganggarkan Rp 7 miliar di tahun 2023 ini.
Menurutnya, untuk mengusulkan berbagai program pembangunan di Kabupaten Bandung, pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Tak hanya itu, Bupati Dadang Supriatna sempat mengusulkan pembangunan 22 SMA baru di Kabupaten Bandung ke Provinsi Jawa Barat, kemudian turun dari yang diusulkan itu menjadi 10 SMA, lalu turun lagi jadi 6 SMA baru.
“Sekarang menjadi 2 SMA baru. Padahal kita sudah menyiapkan lahan,” cetusnya.
Dalam beberapa kesempatan, Bupati Bandung pun sempat menyampaikan berbagai usulan pada reses Ketua Fraksi PKB DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Kalau kira-kira provinsi tidak bisa mengurus, ya berikan kewenangannya ke kabupaten/kota lagi. Insya Allah saya bisa,” tandasnya.
***
