PenaKu.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Pemda Provinsi Jabar terpilih sebagai Pemda Terbaik Kategori Tingkat Profil Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Sektor Pemerintah Periode 2018-2020.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Focus Group Discussion (FGD) Sektor Pemerintah di Auditorium BSSN, Kota Depok, Selasa (10/11/20).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar Setiaji menyatakan, penghargaan tersebut membuktikan bahwa Pemda Provinsi berhasil melakukan pencegahan atau meminimalisir risiko kerentanan terhadap aplikasi yang dikelola.
“Kami dinilai berhasil dan menjadi yang terbaik dalam meminimalisir risiko tercurinya data atau informasi dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Celah-celah aplikasi diretas dapat kami tambal,” ucap Setiaji.
Setiaji memaparkan, terdapat empat indikator yang menjadi penilaian. Pertama, perhitungan Penilaian profil risiko yang diperoleh dari hasil kegiatan IT Security Assessment atau aktivitas pengamanan agar aplikasi tidak mudah diretas.
“Kemudian, jumlah sistem yang dikerjakan selama IT Security Assessment. Indikator ketiga, penilaian responsif diperoleh dari kemudahan dan frekuensi koordinasi stakeholder kepada BSSN, serta dihitung dari respons hasil kegiatan IT Security Assessment,” katanya.
“Indikator keempat adalah inovatif. Ada penilaian inovatif berdasarkan dari publikasi dan penyampaian informasi keamanan siber dan kegiatan IT Security Assessment,” imbuhnya.
Setelah mendapatkan penghargaan, kata Setiaji, pihaknya akan intens meminimalisir risiko kerentanan terhadap aplikasi yang dikelola dengan proses edukasi dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Edukasi akan kami perkuat, khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya agar pengembangan aplikasi bisa mengutamakan keamanan informasi. Kami juga akan buat standardisasi pengembangan aplikasi,” katanya.
“Kemudian kami akan meningkatkan SDM yang ada di Jabar. Bukan hanya Pemda Provinsi Jabar, tapi juga pemerintah kabupaten/kota supaya rutin melakukan Security Assessment. Kami pun selalu berkoordinasi dengan BSSN,” tambahnya.
(Dp/hm)
