PenaKu.ID – Pemkab Bandung Barat berencana menyalurkan dana hibah keolahragaan langsung ke induk Cabang olahraga (Cabor) atau induk olahraga.
Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, hal itu karena banyak keluhan dari para atlet yang tidak menerima uang san lainnya.
“Makanya kita ingin pemberian dana hibah itu langsung ke induk olahraganya dan itu akan kita atur di kemudian hari,” kata Hengky di Padalarang. Senin, (16/1/2023).
Ia menjelaskan, pihaknya telah mengintruksikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Barat, Imam Santoso untuk membuat roadmap terlebih dulu.
“Karena waktu masih zaman pak Ludi saat menjabat Kadispora dan beliau melihat kondisi keuangan Pemda KBB yang mengalami defisit, misalnya untuk yang meraih medali emas kita ganjar sebesar Rp 35 juta dan itu semua masih skema,” jelasnya.
Ia pun mengaku, sempat menanyakan ke Kadispora Kabupaten Bandung Barat perihal regulasi bisa atau tidak biaya tidak terduga (BTT) dipergunakan untuk menambah bonus atlet.
“Kita punya BTT sebesar Rp 25 miliar dan bisa tidak secara regulasi menambah bonus atlet agar tidak ada pengurangan dan komunikasi itu dilakukan pada 9 Januari 2023,” ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya pun juga sudah berkomunikasi dengan Bapelitbangda dan Kepala BKD Kabupaten Bandung Barat untuk mencari solusi terbaik.
“Jadi dukungan pemerintah terhadap olahraga, khususnya para atlet sangat jelas. Namun, outputnya pun harus jelas juga karena APBD ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dana Hibah Bakal Ditambah
Disinggung terkait nominal dana hibah yang diberikan kepada KONI KBB sebesar Rp 500 juta, ia menjelaskan, tentunya dana hibah tersebut bisa ditambah lantaran eksekutif maupun legislatif sangat mendukung kemajuan olahraga di Kabupaten Bandung Barat.
“Artinya, salah kalau Ketum KONI KBB menyampaikan bahwa APBD itu produk eksekutif. Kan, legislatif juga terlibat dalam prosesnya,” ucapnya.
Menurutnya, kalau Pemda KBB disebut tidak mendukung mungkin hanya emosional pribadi dari Ketum KONI KBB lantaran mungkin ada kepentingan yang ingin dicapai.
“Sekarang minta Rp 9 miliar dasarnya apa, kan harus jelas landasannya dan apakah sudah ada komunikasi dengan Dispora KBB,” tuturnya.
Ia menilai, komunikasi bisa dilakukan tidak harus selalu dengan Bupati Bandung Barat, namun bisa melalui OPD, seperti dengan Dispora KBB.
“Karena dengan adanya kesibukan lain juga yang harus saya kerjakan. Kalaupun ada keinginan untuk audiensi dan lainnya juga bisa melalui leading sektor, yaitu Dispora,” pungkasnya.
***
