PenaKu.ID – Polemik dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor kembali memanas setelah serangkaian percakapan di grup WhatsApp dan beredarnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Jawa Barat yang diduga menjadi sumber masalah.
Isu ini menjadi perbincangan serius di kalangan aktivis organisasi, termasuk dalam percakapan grup “Keluarga Besar PP Kabupaten Bogor,” di mana Sekretaris Cabang periode sebelumnya yg biasa akrab di panggil Sekjen Robby dan pihak lain, saling bertukar informasi dan pandangan kritis.
Sorotan SK DPD Ganda dan Pertanyaan Keabsahan
Dokumen yang diunggah menunjukkan dua Surat Keputusan (SK) yang berbeda dari DPD KNPI Jawa Barat, keduanya tertanggal 10 Januari 2024, mengenai pengesahan komposisi dan personalia DPD KNPI Kabupaten Bogor.
• SK Pertama (Nomor: KEPTS.042 /SEK/KNPI-JB/I/2024): Mengesahkan komposisi dan personalia DPD KNPI Kabupaten Bogor masa bakti 2022-2025.
• SK Kedua (Nomor: KEPTS.42 /SEK/KNPI-JB/I/2024): Mengesahkan komposisi dan personalia DPD KNPI Kabupaten Bogor hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pasca penjaringan Fuad Kasyfurrahman.
Dalam percakapan grup, salah satu anggota, DPD KNPI KAB.BOGOR, menyoroti adanya “2 SK dgn Program Fiktif”-nya dan mempertanyakan keabsahan proses tersebut: “Kapan pernah ada Musda KNPI Kab Bogor setelah Musdalub penjatuhan Fuad Kasyfurrahman???”.
Kondisi ini menimbulkan tuduhan bahwa yang terjadi adalah “Permainan SK” yang berpotensi memicu gelombang besar atau “Tsunami” konflik di kalangan pemuda.
Dana Hibah Jadi Titik Krusial
Selain masalah keabsahan SK, isu penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menjadi perhatian utama. Anggota grup menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.
“Penyaluran dana hibahnya pun setelah di terima harus disalurkan melalui rekening Okp dan bukan pribadi(di sinyalir) berdasarkan bukti kegiatan & penggunaannya.. itu makanya KNPI menjadi wadah bagi seluruh organisasi kepemudaan yg akan maju dan membangun Kab.Bogor,” tulis salah satu pesan.
Pesan tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah Kab.Bogor hari ini harus hati2 dlm pencairan dana hibah.. katanya ada dualisme..fakta nya Permainan SK.” Isi dalam percakapan di grup tersebut.
Peringatan keras juga disampaikan agar semua pihak berhati-hati mengenai KNPI, karena “ini bukan komite main2 dan pertanggungjawabannya harus jelas sesuai LPJ Kegiatannya.” Ungkapnya.
Penegasan KNPI Kabupaten Bogor Hanya Satu
Di tengah tuduhan dualisme, ada penegasan yang kuat bahwa secara organisasi, KNPI Kabupaten Bogor hanya ada satu.
“Ingat..hati2 mengenai KNPI, ini bukan komite main2 dan pertanggungjawabannya harus jelas sesuai LPJ Kegiatannya.. … ADART KNPI sangat jelas.. bisa dibaca dng baik Tidak ada dualisme KNPI Kab.Bogor KNPI Kab.Bogor itu 1”
Kontroversi ini diperkirakan akan terus bergulir, terutama setelah munculnya informasi mengenai pelantikan yang sudah terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Bang Robby: “Setelah Pelantikan DPD KNPI Kab.Bogor sdh terjadi semalam… Fakta2 pasti terbuka semua..”
Para pihak yang berseteru dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kini diharapkan dapat segera mengambil langkah tegas untuk mengklarifikasi keabsahan SK Kepengurusan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana hibah untuk kemaslahatan pemuda di Kabupaten Bogor.***
