PenaKu.ID – Ditengah sorotan publik terhadap pemborosan Anggaran di DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), namun DPRD Kabupaten Bogor kembali memantik kemarahan masyarakat.
Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menemukan alokasi anggaran konsumsi DPRD Kabupaten Bogor mencapai hampir Rp10 miliar hanya untuk makanan dan minuman sepanjang tahun 2025.
DPRD Kabupaten Bogor Jelas-jelas Pemborosan Anggaran
Koordinator CBA Jajang Nurjaman mengungkap, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 31 paket belanja konsumsi dengan total nilai sekitar Rp9,93 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp7,17 miliar bersumber dari APBD murni dan Rp2,77 miliar dari APBD Perubahan.
“Ini jelas pola pemborosan. Di tengah rakyat menjerit karena harga-harga naik dan publik baru saja mengecam kenaikan tunjangan DPR, DPRD Kabupaten Bogor malah asyik menghamburkan uang rakyat untuk makan-minum mewah,” tegas Jajang, Kamis (11/9/2025).
Dinilai Sarat Rekayasa
CBA menilai skema belanja konsumsi DPRD tersebut sarat rekayasa. Dari 31 paket, ada 24 paket dengan nama seragam “Belanja Makanan dan Minuman Rapat” senilai total Rp6,55 miliar. Dua paket terbesar adalah belanja konsumsi “rapat” Rp3,29 miliar dan “jamuan tamu” Rp2,09 miliar.
“Pemecahan paket berulang dengan judul sama jelas modus akal-akalan. Dengan cara ini DPRD bisa menghindari kontrol publik, sekaligus membuka celah mark-up dan permainan tender,” kata Jajang.
DPRD Kabupaten Bogor Dianggap sama Dengan DPR RI
Menurut CBA, fenomena ini bukan kasus tunggal, melainkan cerminan mental elitis yang mengakar di lembaga legislatif.
“DPR pusat baru saja dihantam aksi besar-besaran karena boros dan serakah. Sekarang DPRD Kabupaten Bogor menunjukkan wajah yang sama-sama boros, tidak sensitif, dan abai pada rasa keadilan masyarakat,” ujar Jajang.
3 Hal yang CBA Desak kepada DPRD Kabupaten Bogor
Oleh karena itu, CBA mendesak DPRD Kabupaten Bogor, untuk menghapus paket konsumsi berulang yang dinilai sebagai akal-akalan pemecahan anggaran. Lalu, Membuka transparansi RAB ke publik, termasuk harga satuan, jumlah rapat, dan standar konsumsi. Selanjutnya, Menjalani audit investigatif dari BPK dan Inspektorat atas seluruh belanja konsumsi.
“Kalau DPRD tetap memaksakan anggaran nyaris Rp10 miliar untuk makan-minum, itu bukan lagi sekadar inefisiensi, tapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. CBA akan membawa isu ini ke ranah publik lebih luas, bahkan siap menggalang aksi protes warga Bogor jika DPRD tak segera melakukan koreksi,” pungkas Jajang.**
