PenaKu.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Demokrat, Dr. M. Hailuki, MA, menegaskan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang responsif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Menurutnya, lambannya respons pemerintah berpotensi membuka ruang politisasi terhadap tuntutan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Hailuki saat memberikan pandangan terkait aksi Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (14/10/25).
Ia mengungkapkan, terdapat lima poin utama aspirasi masyarakat yang harus segera disikapi secara konkret oleh OPD. Kelima poin itu meliputi penyertaan modal oleh PT BDS, revitalisasi Pasar Banjaran, pemberdayaan pemuda secara merata, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta dampak lingkungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau PDAM di wilayah Bandung Timur.
“Ada lima hal yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung, yakni penyertaan modal PT BDS, revitalisasi Pasar Banjaran, pemberdayaan pemuda secara merata, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta dampak lingkungan SPAM/PDAM di wilayah Bandung Timur,” ujar Dr. Hailuki di hadapan massa aksi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Akan Monitor
Ia menekankan, kelima aspirasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, ketidakmampuan OPD dalam memberikan solusi nyata dapat memicu politisasi isu di tengah masyarakat.
Dr. Hailuki juga mengingatkan, DPRD Kabupaten Bandung tidak akan tinggal diam apabila OPD dinilai lamban dalam menangani persoalan publik. DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan secara tegas.
“Jika OPD lamban menangani persoalan masyarakat, DPRD akan memberikan teguran keras dengan memanggil instansi terkait. Ini merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam pengawasan, penganggaran, dan legislasi,” pungkasnya.**
