PenaKu.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini, Jumat (29/8/25), memperingati hari jadinya yang ke-80. Momen tersebut bukan hanya menjadi perayaan seremonial, melainkan juga ajang refleksi atas perjalanan panjang lembaga legislatif sejak awal kemerdekaan hingga dinamika politik terkini.
DPR RI menetapkan 29 Agustus sebagai hari lahir karena pada tanggal itu, tahun 1945, Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai cikal bakal parlemen. KNIP kemudian berkembang menjadi lembaga legislatif yang kini dikenal sebagai DPR RI.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidatonya menekankan pentingnya DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara akuntabel.
“DPR adalah rumah rakyat. Kepercayaan publik harus dijaga dengan kerja nyata dan keterbukaan,” ujar Puan.
Agenda Legislasi dan Isu Hangat DPR RI
Peringatan tahun ini bertepatan dengan rangkaian Sidang Tahunan MPR/DPR yang menampilkan pidato kenegaraan Presiden serta penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026. Namun, di balik perayaan, sejumlah isu hangat turut membayangi kinerja DPR, antara lain:
Pembahasan RUU Prioritas. DPR melanjutkan revisi sejumlah undang-undang, termasuk UU P2SK. Publik menyoroti kecepatan pembahasan, kualitas regulasi, dan minimnya partisipasi masyarakat.
Revisi KUHAP. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menuai kritik dari akademisi dan masyarakat sipil karena dinilai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.
Transparansi Legislasi. Praktik lobi politik di luar gedung DPR masih disorot pengamat karena dinilai mengurangi akuntabilitas parlemen.
Pembahasan RAPBN 2026. DPR memikul tanggung jawab mengawal anggaran negara di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan sosial.
Tantangan Kepercayaan Publik terhadap DPR RI
Meski berusia 80 tahun, DPR masih menghadapi tantangan besar dalam meraih kepercayaan publik. Sejumlah survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR masih fluktuatif. Kritik terhadap praktik politik transaksional serta kasus etik anggota dewan kerap mencoreng citra lembaga.
“DPR harus membuktikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada masyarakat luas, bukan sekadar hasil kompromi politik,” kata analis politik Universitas Indonesia, Ari Wibowo, kepada CNN Indonesia.
Catatan Sejarah DPR RI
Sejak berdirinya KNIP pada 1945, DPR telah melewati berbagai fase penting: sistem parlementer, masa Demokrasi Terpimpin, era Orde Baru, hingga Reformasi. Kini, di usia ke-80, DPR dihadapkan pada tuntutan untuk terus berbenah dan memperkuat legitimasi di mata rakyat.**
