PenaKu.ID – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa ekonomi digital dan ekonomi konvensional tidak boleh dipertentangkan. Keduanya, kata dia, harus mampu berjalan berdampingan dan saling mendukung untuk mendorong pertumbuhan yang merata.
“Ekonomi digital dan ekonomi konvensional tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus bisa berdampingan dan saling mendukung. Tugas kita adalah memastikan pelaku usaha tradisional tidak tertinggal, melainkan ikut tumbuh melalui pendampingan dan edukasi teknologi,” ujar Dedi saat membuka acara Pasamoan Agung yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat di Karawang, Rabu (11/6/25).
Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memastikan transformasi digital tetap berpihak pada rakyat. Dedi juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap langkah modernisasi.
“Percepatan digitalisasi harus tetap memperhatikan pelestarian kearifan lokal dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Forum strategis tahunan bertajuk “Strategi Menjaga Daya Beli dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi” ini dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.
Pemkot Sukabumi Komitmen Perkuat Investasi dan Digitalisasi
Dalam sambutannya, Ayep menekankan komitmen Sukabumi dalam menjaga kestabilan harga dan memperkuat fondasi ekonomi melalui investasi dan digitalisasi.
“Alhamdulillah inflasi kita terjaga dengan baik di Kota Sukabumi, sehingga secara umum juga Jawa Barat terjaga dengan baik. Jika investasi tumbuh, daya beli masyarakat pun akan terus meningkat,” ucap Ayep.
Menurutnya, pengendalian inflasi yang efektif tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhammad Nur, turut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong efisiensi ekonomi.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh elemen masyarakat,” jelas Nur.
Ia juga menyebutkan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar dalam menurunkan biaya logistik dan mempermudah distribusi barang.
Kehadiran Wali Kota Sukabumi dalam forum ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi, khususnya di bidang stabilisasi ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat.
Di tengah tekanan ekonomi global dan nasional, kolaborasi antarpemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan. **
