Daddy Rohanady Sebut Perda Sampah Belum Sejalan
Menurut Daddy Rohanady penanganan sampah tak hanya dilakukan di hilir. Tapi harus dilakukan juga sejak di hulu
PenaKu.ID – Daddy Rohanady, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 atas perubahan Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah belum selaras dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan Dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
Sebab, kata Daddy Rohanady, keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan akhir sampah di Jawa Barat.
“Pada prinsipnya, perda tentang pengelolaans sampah ini seharusnya sejalan dengan DLH dan Disperkim Jabar secara optimal. Ini karena pekerjaan sudah menahun, kita minta tangani secara serius,” ucap Daddy dalam kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat di Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Rabu (7/2/2024).
Seharusnya, Daddy Rohanady menambahkan, kedua dinas tersebut memiliki semangat dan komitmen yang kuat sama seperti DPRD menyebarluaskan perda terkait. Namun justru sebaliknya, karena TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo yang hingga kini belum beroperasi maksimal, maka TPPAS di daerah lain di Jabar juga terkena dampaknya.
“Mau bagaimana kita menggenjot daerah lain seperti Karawan dan Cirebon sedangkan pilot projectnya sendiri tidak jalan sebagaimana yang direncanakan,” tegas Daddy Rohanady.
Daddy Rohanady Merasa diprank
Menurutnya, penanganan sampah tak hanya dilakukan di hilir. Tapi harus dilakukan juga sejak di hulu.
Namun, penanganan sampah di hulu atau sejak di sumber belum berjalan dengan baik. Terlebih, stakeholders atau pelaku kebijakannya sendiri sudah menggandeng perusahaan dari hasil kerja sama luar negeri dalam pengelolaan sampah tetapi tidak memberikan hasil yang memuaskan.
“Kita sebenarnya sudah agak jengkel ketika dua negara malah wan prestasi soal investasinya dalam bidang pengelolaan sampah,” kata Daddy.
Padahal, Daddy menuturkan, pihaknya selalu terbuka bahwa anggota DPRD juga siapa tahu ada yang memiliki jalur kerja sama. Sedangkan, yang dilakukan Pemprov Jabar sudah berkali-kali tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan.
“Saya selalu hotline ketika dari DLH misalnya ada kabar wan prestasi langsung kontak saya saja, barangkali ada alternatif lain untuk displit. Lah ini kan hanya dikasih tahu nanti akhir tahun bisa dioperasikan tapi ternyata tidak terbukti ini kan seolah-olah kami (dewan-red) diprank oleh eksekutif,” pungkas Daddy.
**
