PenaKu.ID – Ratusan kaum buruh dan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta. Dalam aksinya buruh dan mahasiswa membawa 10 tuntutan kepada anggota dewan.
Salah satu tuntutannya adalah menolak disahkannya Peraturan Perundangan (Perpu) Cipta Kerja. Sebagai pengganti Undang Undang nomor 11 tahun 2020 yang diputus Mahkamah Konstitusi cacat formil.
Berdasarkan pantauan di lapangan, walaupun hujan deras aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa terus berlangsung. Dengan membawa spanduk dan poster para peserta aksi merapat ke barisan depan mobil komando.
Tidak hanya itu, buruh dan mahasiswa juga saling bergantian menyampaikan orasi dengan menuntut agar DPR tidak mengesahkan Perpu Cipta kerja. Menariknya salah satu orator yang ikut naik ke mobil Komando adalah pengamat Politik Rocky Gerung.
Dalam orasinya dia mengatakan jika undang Undang Cipta Kerja merupakan aturan yang tidak layak. Ia bahkan menyebut jika UU itu paling jelek yang ada di Asia Pasifik.
“Lebih baik dibatalkan saja UU atau Perpu Cipta kerja itu, ” ucapnya di hadapan peserta demo buruh dan mahasiswa, Selasa (28/2/2023).
Ia juga mengatakan, aksi ini bukan untuk menuntut hak segelintir pihak, melainkan semua masyarakat Indonesia untuk memilih presiden di Pemilu 2024. Oleh karenanya Rocky tidak ingin adanya penundaan Pemilu yang saat ini banyak yang menginginkannya.
“Jadi aksi bukan sekedar aksi untuk menuntut hak-hak buruh, tapi menuntut hak rakyat Indonesia supaya pemilu itu diadakan. Hanya dengan pemilu kita bisa mengubah keadaan. Itu point-nya,” ungkap Rocky.
Perpu Dinilai Merugikan Buruh dan Mahasiswa
Sementara itu, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika menuturkan jika Perpu Cipta Kerja telah mengancam sektor kehidupan rakyat. Baik itu buruh, mahasiswa dan masyarakat terlebih lagi yang ada di perkotaan.
“Perppu Cipta Kerja secara pasti mengancam kesejahteraan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan di wilayah pedesaan dan pelosok negeri,” tukasnya.
Berikut 10 tuntutan massa aksi demo
- Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja.
- DPR RI menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden.
- Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi.
- Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
- Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan setop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.
- Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah, serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangunan nasional.
- Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis di segala jenjang.
- Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.
- Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja non-PNS (penyuluh KB, guru honorer, pekerja perikanan dan kelautan), pengemudi ojek online, dan lain lain.
- Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat). (ss)
