BPN Kota Sukabumi Serahkan 597 Sertifikat Tanah
Kepala ATR-BPN Kota Sukabumi, Surahman mengatakan kepada para peserta PTSL agar sertifikat tanah benar-benar dijaga dan digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif
![BPN Kota Sukabumi Serahkan 597 Sertifikat Tanah 1 BPN Kota Sukabumi Serahkan 597 Sertifikat Tanah kepada Warga](https://penaku.id/wp-content/uploads/2024/01/BPN-Kota-Sukabumi-Serahkan-597-Sertifikat-Tanah-kepada-Warga-780x470.jpeg)
PenaKu.ID – BPN Kota Sukabumi menyerahkan sebanyak 597 Sertifikat Tanah kepada masyarakat. Penyerahan sertifikat tanah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah memfasilitasi kepemilikan tanah warga Kota Sukabumi.
Acara Penyerahan Sertipikat Tanah kepada masyarakat peserta PTSL tersebut diselenggarakan pada Senin, 8 Januari 2024 di Gedung Juang Kota Sukabumi dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Unsur Forkopimda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya, dan Kepala BPN Kota Sukabumi, Surahman. Para camat, lurah, dan warga penerima sertipikat juga hadir dalam acara ini.
“Saya ucapkan terima kasih kepada BPN Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi yang telah memfasilitasi penyerahan sertipikat tanah ini. Alhamdulillah, yang telah saya baca sebanyak 597 sertipikat tanah akan diserahkan hari ini,” kata Kusmana Hartadji dalam sambutannya.
Penjabat Wali Kota Sukabumi menambahkan, secara umum, kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh BPN Kota Sukabumi ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di Kota Sukabumi, terutama dalam hal pertanahan.
“Berdasarkan data dari BPN Kota Sukabumi, program PTSL di Kota Sukabumi ini sudah berlangsung sejak tahun 2018. Target pada 2023 sebanyak 590 bidang. Alhamdulillah melebihi target, terealisasi sebanyak 597 bidang, artinya ini melebihi target,” jelas Kusmana Hartadji.
Lebih lanjut, Kusmana Hartadji merinci penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat di setiap kecamatan; Warudoyong sebanyak 72 bidang, Lembursitu 32 bidang, Gunungpuyuh 65 bidang, Citamiang 4 bidang, Cikole 22 bidang, 295 bidang, dan Cibeureum 107 bidang.
“PTSL merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Artinya, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Sukabumi untuk melaksanakan pelayanan dalam hal pertanahan,” lanjut Penjabat Wali Kota.
Kusmana Harjadi berharap, sertifikat tanah yang telah diserahkan dirawat dengan baik. Dan jika akan digunakan sebagai jaminan pun harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
BPN Kota Sukabumi Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Senada dengan Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kepala ATR-BPN Kota Sukabumi, Surahman mengatakan kepada para peserta PTSL agar sertifikat tanah benar-benar dijaga dan digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.
“BPN Kota Sukabumi akan terus memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitasnya. Pelayanan kami terbuka selama 7 hari dalam seminggu. Dan pada tahun 2024 ini, kami menargetkan untuk Kota Sukabumi sebagai kota lengkap. Artinya, kota yang sudah terpetakan dan bersertifikat seluruhnya,” kata Surahman dalam sambutannya.
Penyerahan 597 sertipikat tanah ini, lanjutnya, memang melebihi target dari 590 menjadi 597. Dan khusus bagi peserta PTSL sendiri, BPN telah membebaskan kewajiban membayar BPHTB.
“PTSL memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Sukabumi. Pada akhirnya, akan berimbas kepada peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat.” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR-BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya menjelaskan PTSL di Kota SUkabumi telah melebihi target dari 590 menjadi 597 karena ada penambahan dari peserta PTSL sebelumnya.
“Dan penyerahan PTSL di tingkat provinsi saat ini sebanyak 797 ribu. Alhamdulillah, karena kita telah menyelesaikan target sebelumnya, tembus sekitar 800 ribu dan telah tercapai 100%. Ini berkat dukungan dari para kepala daerah, seperti di Kota Sukabumi ini,” ujar Rudi Rubijaya.
Rudi melanjutkan, pembebasan kewajiban pembayaran BPHTB khusus untuk peserta PTSL menjadi terobosan baru. Kehadiran program PTSL ini sebagai ikhtiar untuk menertibkan agar berbagai proses pertanahan masyarakat dapat diakomodir oleh negara.
“Kita berharap, Kota Sukabumi menjadi kota lengkap. Saat ini baru ada 11 kota lengkap di Indonesia dan se-Jawa Barat baru satu,” terangnya.