PenaKu.ID – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2 menindaklanjuti terkait permintaan masyarakat Bogor Timur tentang pemasangan PJU (Penerangan Jalan Umum).
Anggota Komisi lll DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDIP Dapil 2, Muad Khalim, menjelaskan tentang permintaan beberapa wilayah di Bogor Timur terkait pemasangan PJU terutama di Kecamatan Klapanunggal.
Pemasangan PJU Beberapa Desa di Kecamatan Klapanunggal
“Desa Lulut, Desa Linggar Mukti dan Desa Bantarjati, mereka ini kan dipinggiran, katakanlah di Desa Linggar Mukti itukan sebagian masih pegunungan dan dipinggir pegunungan itu memang gelap,” ucap Muad Khalim, Jum’at (17/10/2025).
Lalu, selain diwilayah Kecamatan Klapanunggal, Muad Khalim, menjelaskan terdapat permintaan pemasangan PJU juga diwilayah Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Tanjungsari.
Keterbatasan Anggaran, Wilayah Lainnya Dijanjikan Tahun Depan
“Karena keterbatasan, jadi mungkin bertahap tidak langsung ditahun ini, nanti tahun depan bisa yang belum kebagian kita anggarkan,” ungkapnya.
Muad Khalim mengatakan, hampir seluruh Kecamatan diwilayah Bogor Timur meminta pemasangan PJU (Penerangan Jalan Umum) disetiap Reses DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bogor Dapil 2.
“Jadi mereka juga sangat banyak yang minta (Pemasangan PJU),” imbuhnya.
Pemasangan PJU Berdampak Positif Menghindari Tindakan Kriminal dan Tawuran Anak-anak
Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDIP tersebut mengatakan, bahwa informasi yang didapatkan olehnya terkait wilayah yang gelap banyak menimbulkan tindakan kriminal seperti pembegalan dan kenakalan anak muda seperti tawuran.
“Karena ada beberapa tempat kalau misalnya gelap terjadi pebegalan, kalau bulan puasa terjadi tawuran sarung anak-anak, sekarang sudah tidak lagi karena wilayahnya sudah terang,” ujarnya.
Muad Khalim Anggota DPRD Kabupaten Bogor Berjanji Akan Usulkan ke Banggar Pemasangan PJU
Lalu ia mengharapkan kedepannya kepada dinas terkait agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Bogor Timur dan berjanji akan mengajukan ke Banggar (Badan Anggaran), lalu akan diusulkan namun bertahap.
“Kalau diikuti keperluan masyarakat mungkin terlalu banyak, tapi kan kita harus atur bagaimana keuangan daerah, bagaimana mana yang urgent, mana yang titik rawan, gitu saja. Ratusan pasti (PJU yang diperlukan),” pungkasnya.***
