PenaKu.ID – Koalisi Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Resolusi Bogor (MRB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor.
Mereka menuntut pembatalan pengadaan videotron, pengeras suara (speaker), dan mikrofon oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp120 Miliar.
Skala Prioritas yang Dinilai Keliru yang Dilakukan oleh Dispora Kabupaten Bogor
Koordinator Aksi MRB, Mahdi, menyatakan bahwa pengadaan barang elektronik tersebut bukanlah kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Ia menekankan bahwa Dispora seharusnya fokus pada pembinaan atlet usia dini dan kesejahteraan atlet yang selama ini belum terakomodir secara merata dari Cigombong hingga Gunung Putri.
“Dengan anggaran fantastis Rp120 Miliar, sangat tidak logis jika hanya digunakan untuk videotron yang sering rusak terkena hujan. Harusnya anggaran itu dipakai untuk mencetak atlet-atlet masa depan yang mengharumkan nama Bogor,” ujar Mahdi saat ditemui di lokasi aksi demo, Kamis (5/2/2026).
Tuntut Audit Pokir dan Pencopotan Kadispora Kabupaten Bogor
Selain menyoroti pemborosan anggaran, MRB juga mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap asal-usul anggaran tersebut.
Diketahui bahwa anggaran ini bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses DPRD Kabupaten Bogor, yang dinilai MRB tidak mencerminkan aspirasi nyata masyarakat di lapangan.
Kekecewaan massa memuncak dengan tuntutan agar Pj Bupati Bogor, Rudy Susmanto, segera mengambil tindakan tegas. Mahdi menilai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) gagal memahami persoalan fundamental di sektor olahraga.
Terdapat beberapa poin utama tuntutan dari Masa Demo, diantaranya copot Kadispora yang dinilai pimpinan Dispora tidak kompeten dan memiliki pemikiran dangkal dalam menentukan skala prioritas.
Lalu tuntutan selanjutnya Alihkan Anggaran serta meminta Rp120 Miliar dialokasikan untuk pembinaan atlet dan sarana olahraga di pelosok daerah. Selanjutnya Audit Transparansi yang mempertanyakan relevansi pengadaan barang melalui skema Pokir DPRD yang dianggap tidak tepat sasaran.
Harapan untuk Kabupaten Bogor
Mahdi menegaskan bahwa gerakan ini didasari keinginan agar Kabupaten Bogor menjadi daerah percontohan yang maju, bukan sekadar wilayah dengan pengadaan barang yang tidak fungsional.
“Jujur, percuma videotron megah kalau atletnya terbengkalai. Kami ingin Kabupaten Bogor maju dengan prestasi, bukan dengan barang-barang yang tidak berguna bagi masa depan pemuda,” tutupnya.
Sementara itu Kadispora Kabupaten Bogor Asnan AP, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dari Masa Demo Tersebut.***
