PenaPendidikan
Trending

Komisi V DPRD Jabar Soroti Turunnya BOPD

Menurut Komisi V DPRD Jabar hal tersebut menjadi kendala besar bagi keberlangsungan kegiatan siswa

PenaKu.IDKomisi V DPRD Jabar melaksanakan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Majalengka bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX dalam rangka evaluasi anggaran triwulan I tahun 2023 pada Selasa (2/5/23).

Dalam kesempatan evaluasi anggaran tersebut, Komisi V DPRD Jabar menggali secara langsung apa yang menjadi kendala dalam menjaga stabilitas perkembangan pendidikan di SMKN 1 Majalengka.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sari Sundari, S.Sos., M.M mengatakan, pihaknya menyoroti terkait Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang menurun.

Menurut Komisi V DPRD Jabar hal tersebut menjadi kendala besar bagi keberlangsungan kegiatan siswa di salah satu sekolah favorit di Majalengka itu.

“Pada evaluasi anggaran triwulan 1 ini ada beberapa kegiatan yang dipangkas karena terjadi penurunan BOPD,” kata Sari.

Harapan besar terlontar dari Sari Sundari agar kegiatan untuk mendukung perkembangan siswa bisa berjalan dengan baik.

“Kita berharap Pemprov Jawa Barat memperhatikan kebutuhan sekolah terkait dengan kualitas pendidikan bagi siswa, dengan penurunan BOPD ini tentu tidak semua kegiatan bisa dicover,” harap Sari.

Selanjutnya, Sari pun menanggapi perihal dampak dari program Sekolah Gratis dari Pemprov Jawa Barat.

Komisi V DPRD Jabar Pertanyakan Implemtasi Sekolah Gratis

Sari menilai, program Sekolah Gratis itu menjadi multi persepsi bagi orang tua siswa yang menganggap bahwa pembiayaan kegiatan belajar mengajar tanpa biaya sepeser pun.

“Hal ini menjadi masalah, sehingga sekolah tidak berani mengambil pungutan dari orang tua siswa karena dengan kalimat ‘gratis’ orang tua merasa gratis untuk seluruhnya, komite pun masih menunggu juknis pelaksanaan perihal sumbangan tersebut,” tegas Sari.

Pihaknya akan mencoba mendorong Pemprov Jawa Barat agar berbagai permasalahan yang dirasakan oleh satuan pendidikan di daerah bisa seimbang.

Terlebih Sari pun meminta Disnaker untuk terbuka terhadap perusahaan padat karya yang melibatkan lulusan SMA/SMK.

“Terkait dengan kompensasi yang diberikan perusahaan agar lulusan SMK dan SMA tidak disamakan, lulusan SMK punya skill lebih dari lulusan SMA,” tutup Sari.

Related Articles

Back to top button