PenaKu.ID – Demokrasi di masa Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Apakah kebijakan-kebijakan Pemerintahan akan mengembalikan Neo Rezim Orde Baru.
Pada acara Diskusi yang diselenggarakan Lembaga Study Visi Nusantara Maju (LS Vinus) bertemakan ‘Tadarus Demokrasi’ bersama para Aktivis Demokrasi, di Sekretariat Nasional Visi Nusantara Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/3/2025).
Bayang-bayang Jokowi di Pemerintah Prabowo – Gibran
Menanggapi Demokrasi di Indonesia pada Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Yusfitriadi mengatakan, bahwa berbagai kalangan harus mempersiapkan diri dalam memandang Pemerintahan sekarang.
“Sehingga, dengan mau dibawa kemana Pemerintahan sekarang, hal tersebut menentukan sikap kita, sehingga kita harus membaca arah itu,” ucap Yusfitriadi.
Menurut dia, pada pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, patut diperhatikan jika masih terdapat bayang-bayang Presiden sebelumnya yaitu Jokowi.
“Artinyakan Prabowo tidak sendiri, bahwa Prabowo berbagai macam kebijakannya itu berarti memang masih ada campur tangan Jokowi,” ujarnya.
Gejala-gejala Neo Rezim Orde Baru
Lalu Yusfitriadi menyebutkan bahwa gejala-gejala Retret dengan berpakaian ala militer, banyak militer yang masuk di Struktur Pemerintahan dan banyak jabatan-jabatan sipil juga yang diperbolehkan militer.
“Apakah ini kemudian akan mengembalikan Neo Rezim Orde Baru,” ungkapnya.
Yusfitriadi menjelaskan setiap Kebijakan yang diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi seperti rapat dan memutuskan juga. Kemudian tidak mempertimbangkan aspirasi-aspirasi masyarakat, hal tersebut patut dipertanyakan akan kembali ke Neo Rezim Orde Baru terbaru.
“Kalaupun iya, berarti kan masyarakat harus siap meresponnya,” tuturnya.
Kritis bukan Melawan tetapi Berdekatan dengan Pemerintahan
Jika hal tersebut terjadi, Yusfitriadi menyebutkan harus ada Kristalisasi gerakan Masyarakat Sipil, agar negara seimbang.
“Bukan untuk melawan, tapi untuk membangun alat kritis terhadap kondisi pemerintahan hari ini dan kita harus berdekatan dengan negara,” ujarnya.
“Tapi caranya beda, jangan kemudian sinergitas dengan negara dimana ini semua harus ikut negara, bukan begitu, tapi juga semua harus membangun alat kritis terhadap kondisi negara,” tambahnya.
Sistem Demokrasi di Indonesia
Selanjutnya ia memandang Sistem Demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan banyak Mulas Literasi terkait dengan Demokrasi atau Komparasi berbagai negara dengan Demokrasi.
Menurutnya, hal itu akan dihadapkan pada banyak variannya lalu pada akhirnya hanya punya dua Sistem yang akan digunakan yaitu Demokrasi Atau Monarki.
“Monarki disimboliskan dengan Kerajaan, Demokrasi disimboliskan dengan Republik,” pungkasnya.
Ikuti dan Update Berita dari PenaKu.ID di Google News
**
