PenaKu.ID – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) berkomitmen penuh mendorong percepatan digitalisasi desa di seluruh Indonesia.
Langkah ini ditekankan sebagai strategi fundamental untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi tata kelola Pemerintahan Desa (Pemdes), dan mengaktifkan partisipasi masyarakat.
Wasekjen ABPEDNAS Tegaskan Langkah Digitalisasi Desa sebagai Strategis Fundamental
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wasekjen DPP ABPEDNAS, Saepudin Muhtar, dalam momen Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Pengukuhan Pengurus DPP ABPEDNAS periode 2025-2031 di Jakarta.
Acara penting ini turut dihadiri oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Prof. Reda Manthovani.
Digitalisasi Desa Adalah Kebutuhan Untuk Pelayanan Masyarakat
Menurut Dr. Saepudin, yang juga akademisi dari Universitas Djuanda Bogor, transformasi digital merupakan keharusan yang tak bisa ditawar lagi.
“Digitalisasi desa bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan agar pelayanan lebih cepat, data lebih akurat, dan masyarakat bisa terlibat lebih aktif,” ujar Saepudin Muhtar, menekankan urgensi adaptasi teknologi di tingkat desa.
Dampak Digitalisasi Desa dalam Jangka Panjang
Ia menambahkan bahwa upaya digitalisasi ini akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kemandirian dan daya saing desa.
“Dengan digitalisasi, desa akan lebih mandiri, akuntabel, dan mampu bersaing. Ini adalah bagian dari upaya membangun Indonesia dari pinggiran,” tambahnya.
ABPEDNAS berharap program ini dapat menjadi katalisator percepatan terwujudnya desa cerdas (smart village) yang berdaya saing, inklusif, dan secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa.***
