PenaKu.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus mengosongkan Sekretariatnya sendiri. Hal tersebut diduga karena belum membayar sewa kepada pemiliknya.
Selama ini, bangunan yang dipakai Sekretariat oleh DPD Partai berlambang pohon beringin KBB tersebut berada di atas lahan milik PT KAI dengan cara menyewa.
Hal itu dibenarkan oleh kader Partai Golkar KBB, Ranran Raharja bahwa terjadi pengusiran para pengurus Partai Golkar KBB dari kantornya sendiri.
“Waktu sewa sudah habis dan pengurus partai tidak mampu melanjutkan uang sewa,” kata Ranran, Selasa (3/8).
Satu per satu aset Partai Golkar KBB mulai diangkut, kantor DPD diminta harus segera dikosongkan hari ini. Ranran menyebutkan, pengurus masih bingung harus pindah kantor ke mana.
“Ini harus menjadi evaluasi internal kita. Plt Ketua Golkar mustinya punya sikap sebelum waktu sewa bangunan habis. Malu dong kita punya 5 kader duduk di DPRD tapi untuk bayar sewa aja gak mampu,” ujar Ranran.
Sementara itu, Kader Senior Partai Golkar, Gunawan Rasyid menyesalkan sikap para kader partai Golkar KBB yang seolah tidak lagi mementingkan partai sebagai rumah bersama.
“Ini dampak dari rakusnya oknum politisi oprtunis yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok,” kata Gunawan atau sering disapa Guras.
Guras menduga, persoalan ini merupakan buntut dari pelaksanaan Musda Partai Golkar KBB tanggal 30 Agustus 2020 lalu. Menurutnya, persoalan Musda hingga hari ini masih menjadi duri dalam partai Golkar KBB yang berimbas pada kepentingan politik individu kader.
Ia memaparkan, sebenarnya Fery Pamawisa, yang pada waktu Musda Golkar pertama Agustus 2020 terpilih jadi Ketua DPD Golkar KBB, mewacanakan membangun kantor sendiri.
Sayangnya, Musda Golkar tersebut berbuntut masalah yang berkepanjangan. Guras menuding, Musda Agustus lalu, hasilnya malah digiring ke ruang konflik. Pada akhirnya, pupuslah harapan untuk membangun sekretariat tersebut.
Menyikapi kondisi DPD Partai Golkar KBB saat ini, Guras mengaku sangat miris. Ia menilai bahwa para pemangku kepentingan malah asik dengan permainan sendiri.
“Plt Ketua DPD Golkar Jabar yang katanya sudah menunjuk PLT Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar KBB bahkan tanpa struktur kebawahnya ini juga dipertanyakan dasar hukumnya,” sebut Guras.
“Apalagi tidak pernah ada komunikasi atau konsolidasi dengan pengurus demisioner DPD Partai Golkar KBB maka sangat wajar Kantor Kesekretariatan DPD Partai Golkar KBB pun pasti akan terlantar,” ujarnya.
Guras pun mempertanyakan tanggung jawab Fraksi partai Golkar KBB yang kini sudah duduk di kursi legislatif. Mustinya, mereka punya sikap bagaimana merawat bersama Sekretariat DPD partai Golkar KBB.
“Mereka bisa maju jadi Dewan karena didorong oleh Partai Golkar, dimana rasa empati mereka sehingga Kantor Kesekretariatan tidak terurus bahkan sampai terusir karena habis kontrakannya,” sebut Guras.
(CDR)
