Tutup
PenaPeristiwa

Dugaan Pungli di TPU Cikadut, Gubernur Jabar Minta Maaf

×

Dugaan Pungli di TPU Cikadut, Gubernur Jabar Minta Maaf

Sebarkan artikel ini
Pungli Pemakaman Cikadut, Gubernur Jabar Minta Maaf
gubernur jawa barat ridwan kamil

PenaKu.ID – Dugaan Pungli Pemakaman Cikadut terhadap keluarga jenazah COVID-19 yang dilakukan oknum petugas pemakaman di TPU Cikadut Kota Bandung Jawa Barat membuat resah warga.

Menanggapi hal itu Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri akan menindaklanjuti dan memproses secara hukum oknum-oknum pungli terhadap keluarga pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU tersebut.

“Oknum tersebut sudah langsung dipecat dan sekarang diperiksa oleh kepolisian. Oknum-oknum tersebut ternyata melakukan modus tidak hanya kepada nonmuslim, namun kepada keluarga jenazah covid yang muslim juga,” tulis Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di instgram pribadinya, Minggu (11/7/2021).

Pemakaman Jenazah COVID-19 Gratis

Kang Emil menegaskan, pemakaman jenazah pasien COVID-19 tidak dipungut biaya. Petugas pemakaman pun sudah mendapat pembayaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota sebagai instansi pengelola. Oknum pungli, katanya, sudah mengembalikan uang kepada keluarga yang jadi korban.

“Kami memohon maaf atas dinamika yang terjadi di lapangan, karena seharusnya hal ini tidak terjadi,” ucapnya.

Setelah mendapat laporan terkait pungli pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Cikadut, Kang Emil langsung menjalin komunikasi dengan Pemda Kota Bandung untuk memperbaiki dan meningkatkan pengawasan.

“Sudah berkoordinasi dengan Pemkot Bandung melalui Wakil Wali Kota agar memperbaiki dan meningkatkan pengawasan terkait pemakaman covid di wilayahnya. Agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

Kang Emil pun mengimbau Pemda Kabupaten/Kota di Jabar untuk memastikan pelayanan kepada publik berjalan optimal dan tidak ada pungli pemakaman jenazah pasien COVID-19 di wilayahnya.

“Juga arahan yang sama juga disampaikan kepada kota kabupaten lainnya agar memastikan pelayanan kepada publik harus optimal dan tidak berbayar,” ucapnya.

(Dws)