Peristiwa

Diduga Berjalan 10 Tahun, Tambang Batu Hijau Ilegal di Gunungguruh Sukabumi Digerebek Polisi

×

Diduga Berjalan 10 Tahun, Tambang Batu Hijau Ilegal di Gunungguruh Sukabumi Digerebek Polisi

Sebarkan artikel ini
IMG 20261120 WA0007
Foto Istimewa: Tiga Alat Berat Esvakator di Tambang Batu Hijau Gunung Walang Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi di Sita Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jumat (20/11/2026).

PenaKu.ID – Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi Kota membongkar praktik penambangan batu hijau ilegal di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi. Aktivitas tanpa izin yang diduga telah berlangsung sejak 2016 itu memicu taksiran kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar, dengan nilai potensi kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp12 miliar.

Dalam operasi penertiban tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AI (32) yang diduga berperan sebagai pengelola tambang. Petugas juga menyita tiga unit alat berat jenis ekskavator yang digunakan untuk mengeruk material di lereng gunung.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan pengecekan dan penertiban aktivitas pertambangan di Kecamatan Gunungguruh yang dilakukan Unit 3 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Sukabumi Kota.

“Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya, petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,” ujar Sentot dalam keterangan resminya kepada awak media, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan pemeriksaan awal, batu hijau hasil kerukan dari lereng gunung dipotong dan dibentuk menjadi balok persegi empat untuk dipasarkan. Material tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai variasi atau ornamen dinding rumah, bangunan, hingga kolam renang.

Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pelaku terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Hingga kini, penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri aspek perizinan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sentot menegaskan, setiap kegiatan pertambangan wajib mengantongi izin resmi serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *