Peristiwa

Diduga Ingkar Janji Kemitraan Dapur SPPG, CV HUDDAUD Gugat Mitra ke PN Cibadak

×

Diduga Ingkar Janji Kemitraan Dapur SPPG, CV HUDDAUD Gugat Mitra ke PN Cibadak

Sebarkan artikel ini
IMG 20261117 WA0004
Foto Istimewa: Situasi Sidang Gugat Mitra Dapur MBG di Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026) kemarin.

PenaKu.ID – Upaya penyelesaian sengketa kemitraan secara kekeluargaan menemui jalan buntu. Diduga melakukan pengingkaran kesepakatan kerja sama, CV HUDDAUD bersama Yayasan Ulul Albab Fasihah Amunawaroh dan Yayasan Huddad Sukabumi Sejahtera resmi melayangkan gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri (PN) Cibadak.

Gugatan tersebut telah didaftarkan secara resmi dengan Nomor Perkara: 47/Pdt.G/2026/PN Cbd.

Perselisihan hukum ini bermula dari kontrak kerja sama pengelolaan dapur, penyediaan makanan, serta kemitraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencakup wilayah Kecamatan Simpenan, Lengkong, dan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Kuasa Hukum CV HUDDAUD, Mohammad Hilman, S.H., menegaskan bahwa langkah litigasi ini terpaksa diambil sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir demi mendapatkan kepastian hukum. Menurutnya, penyimpangan terhadap klausul perjanjian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu tata kelola program.

“Upaya musyawarah sudah kami tempuh secara maksimal, namun tidak membuahkan hasil karena kewajiban dalam kontrak tetap tidak dipenuhi. Oleh karena itu, klien kami mengajukan gugatan ke PN Cibadak agar sengketa ini diselesaikan secara terang-benderang dan memiliki kekuatan hukum mengikat,” ujar Hilman saat di wawancara awak media, Selasa (17/11/2026).

Dalam petitum gugatannya, tim kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim PN Cibadak agar menyatakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi, dengan tiga poin tuntutan utama diantaranya :

 1. Menghukum pihak mitra untuk mematuhi dan menjalankan seluruh kewajiban sesuai perjanjian kerja sama.

2. Memerintahkan tergugat untuk segera menghentikan penggunaan identitas atau ID SPPG milik CV HUDDAUD secara tanpa hak dan tanpa izin.

3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada pihak tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hilman menambahkan, langkah hukum ini diambil bukan sekadar persoalan bisnis internal, melainkan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga integritas operasional agar tetap berjalan di atas koridor aturan yang jelas.

“Kami menghormati sepenuhnya proses peradilan yang sedang berjalan dan menyerahkan keputusan terbaik kepada Majelis Hakim agar kredibilitas operasional program tetap terjaga,” tegasnya.

Saat ini, berkas perkara tersebut telah teregistrasi di kepaniteraan PN Cibadak dan bersiap memasuki tahapan persidangan lanjutan sesuai agenda pengadilan.

***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *