PenaKu.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Informasi dihimpun dari sejumlah sumber seperti ANTARA menerangkan, penyerahan surat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan menjadi awal proses ketatanegaraan untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat pengunduran diri disampaikan langsung oleh Gibran Rakabuming dalam pertemuan bersama pimpinan MPR. Pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu membahas maksud kedatangan Gibran untuk menyampaikan pengunduran dirinya.
Muzani mengatakan, Gibran Rakabuming tidak banyak memberikan penjelasan mengenai keputusannya. Ia hanya menyampaikan keinginan agar proses pengunduran diri tersebut segera ditindaklanjuti oleh MPR.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR langsung menyiapkan langkah kelembagaan, termasuk menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
MPR selanjutnya akan membahas tahapan yang harus ditempuh sesuai ketentuan konstitusi. Lembaga tersebut memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.
Keinginan Mundur Disampaikan kepada Prabowo
Keputusan Gibran mengundurkan diri bukan kali pertama muncul ke publik. Sebelumnya, ia telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran Rakabuming menyampaikan niat untuk mundur di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang.
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran Rakabuming juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Perkembangan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran yang semula dijadwalkan memimpin Indonesia hingga 2029.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Rakabuming
Salah satu persoalan yang mengiringi dinamika politik Gibran adalah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden.
Persoalan tersebut berkembang setelah muncul proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua lembaga peradilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
Namun, MK juga menegaskan bahwa permohonan yang diperiksa tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Putusan tersebut tidak serta-merta membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di sisi lain, perkembangan putusan MA turut memperbesar perhatian terhadap persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut. Situasi ini kemudian menjadi salah satu latar belakang pembicaraan Gibran dengan Presiden Prabowo.
Selain persoalan hukum, dinamika politik di DPR juga ikut berkembang. Sejumlah anggota DPR sebelumnya mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran Rakabuming.
Meski demikian, proses pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua jalur konstitusional yang berbeda. Pengunduran diri ditempuh melalui pernyataan resmi pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Begini Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Pengunduran diri Gibran Rakabuming menimbulkan konsekuensi terhadap susunan pemerintahan, terutama mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menentukan satu nama melalui mekanisme pemilihan dalam sidang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses tersebut juga diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam mekanisme tersebut, Presiden menyampaikan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang pemilihan dilaksanakan.
Artinya, pengunduran diri Gibran Rakabuming tidak secara otomatis mengharuskan pemerintah menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pengisian jabatan yang kosong tetap mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Jokowi Tegaskan Dukungan kepada Pemerintahan Prabowo
Perkembangan pengunduran diri Gibran juga menarik perhatian karena ia merupakan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Di tengah situasi politik tersebut, Jokowi menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintahan tetap diberikan, khususnya terhadap program-program yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena muncul bersamaan dengan perkembangan politik yang melibatkan putranya.
Meski demikian, dukungan Jokowi kepada Prabowo tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya konflik pribadi di antara keduanya. Belum terdapat keterangan resmi yang cukup untuk memastikan adanya hubungan langsung antara dinamika keluarga Jokowi dan keputusan pengunduran diri Gibran.
Sementara itu, komunikasi antara Prabowo dan Gibran sebelum penyerahan surat kepada MPR menunjukkan bahwa persoalan pengunduran diri tersebut telah dibicarakan di tingkat pimpinan pemerintahan.
Publik Menanti Keputusan Resmi MPR
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam politik nasional. Setelah surat diterima, perhatian publik kini tertuju pada keputusan MPR mengenai tahapan dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden menjadi salah satu perkembangan politik penting menjelang berakhirnya periode pemerintahan 2024–2029. Proses selanjutnya akan bergantung pada tindak lanjut MPR dan pengajuan calon pengganti oleh Presiden sesuai ketentuan konstitusi.** (tds)
