PenaKu.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memperketat pengawasan ruang udara di sepanjang perbatasan dengan Meksiko melalui pembatasan penerbangan pesawat nirawak atau drone tanpa izin. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 19 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan perbatasan di tengah kekhawatiran terhadap pemanfaatan drone oleh jaringan kartel narkotika.
Berdasarkan laporan Reuters pada 16 Oktober 2026 dan pemberitahuan resmi Federal Aviation Administration (FAA), pembatasan tersebut berlaku di wilayah udara sisi Amerika Serikat hingga satu mil laut dari garis perbatasan. Batas ketinggian yang ditetapkan mencapai 400 kaki atau sekitar 122 meter di atas permukaan tanah.
Ketentuan tersebut dijadwalkan berlaku hingga 19 Oktober 2027. Pelaksanaannya mengacu pada pemberitahuan resmi penerbangan atau Notice to Airmen (NOTAM) yang diterbitkan FAA.
Pembatasan ini tidak mencakup seluruh penerbangan drone di kawasan perbatasan. Aturan tersebut berlaku pada zona udara yang telah ditentukan, khususnya bagi operator yang tidak memiliki otorisasi sesuai ketentuan.
Ancaman Kartel Narkotika Jadi Perhatian
Penggunaan drone oleh jaringan kriminal menjadi salah satu perhatian otoritas keamanan Amerika Serikat. Teknologi ini berpotensi dimanfaatkan untuk mengamati pergerakan petugas, memantau jalur patroli, hingga membantu penyelundupan barang ilegal melintasi perbatasan.
Pentagon menyebut terdapat lebih dari 1.000 insiden masuknya drone di kawasan perbatasan AS–Meksiko setiap bulan. Angka tersebut merupakan data yang disampaikan otoritas militer Amerika Serikat.
Melalui pembatasan ruang udara, pemerintah AS berupaya menekan potensi gangguan terhadap operasi pengamanan perbatasan. Kebijakan tersebut sekaligus memperjelas zona yang tidak boleh dimasuki drone tanpa izin.
Meski demikian, keberadaan drone di dekat perbatasan tidak serta-merta menunjukkan adanya ancaman. Penerbangan untuk keperluan pemetaan, penelitian, fotografi, dan kegiatan komersial tetap dimungkinkan selama memenuhi ketentuan penerbangan yang berlaku.
Amerika Serikat Kembangkan Teknologi Penangkal Drone
Pembatasan penerbangan tersebut diterapkan ketika Amerika Serikat juga meningkatkan perhatian terhadap pengembangan teknologi untuk mendeteksi dan menanggulangi drone yang berpotensi mengancam keamanan.
Sebelumnya ada kesepakatan antara FAA dan Pentagon pada April 2026 yang memungkinkan penggunaan sistem penangkal drone berbasis laser berenergi tinggi di sepanjang perbatasan selatan AS. Teknologi ini dirancang untuk menghadapi ancaman drone, tetapi penggunaannya memerlukan koordinasi agar tidak membahayakan penerbangan sipil.
Insiden di El Paso Jadi Perhatian
Aspek keselamatan penerbangan sempat menjadi perhatian di El Paso, Texas. Pada Februari 2026, FAA membatasi penerbangan di sekitar bandara setempat berkaitan dengan penggunaan sistem laser penangkal drone. Pembatasan tersebut kemudian dicabut setelah berlangsung sekitar delapan jam.
Peristiwa itu menunjukkan bahwa penanganan ancaman drone tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum. Pengaturan ruang udara dan koordinasi antarlembaga juga diperlukan untuk menjaga keselamatan penerbangan sipil.
Operator Drone Tetap Bisa Mengajukan Izin
FAA menyediakan mekanisme permohonan otorisasi bagi operator yang membutuhkan akses penerbangan ke wilayah terbatas. Berdasarkan pemberitahuan resmi lembaga tersebut, permohonan dapat diajukan kepada U.S. Customs and Border Protection (CBP) melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Operator perlu menyiapkan sejumlah informasi, meliputi identitas pemohon, sertifikasi penerbangan, lokasi dan jadwal operasi, serta spesifikasi drone yang akan digunakan. Permohonan harus diajukan setidaknya 48 jam sebelum jadwal penerbangan yang direncanakan, sesuai ketentuan dalam pemberitahuan FAA.
Izin Umum Tidak Berlaku untuk Semua Zona
Kepemilikan izin umum untuk menerbangkan drone tidak otomatis memberikan akses ke seluruh zona pembatasan. Operator tetap wajib memastikan bahwa kegiatan penerbangannya sesuai dengan aturan khusus yang berlaku di lokasi dan waktu yang dituju.
Selain itu, pelanggaran terhadap pembatasan ruang udara tidak serta-merta membuat sebuah drone langsung ditembak jatuh. Pelanggaran aturan, penilaian tingkat ancaman, dan tindakan penanggulangan merupakan hal berbeda yang bergantung pada situasi serta kewenangan aparat.
Pengawasan Ruang Udara Perbatasan Diperketat
Kebijakan terbaru ini menandai langkah Amerika Serikat dalam memperketat pengendalian ruang udara di wilayah perbatasan selatan. Pemerintah menempatkan penggunaan drone tanpa izin sebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani untuk menghadapi penyelundupan dan melindungi operasi keamanan.
Meski demikian, dampak kebijakan terhadap aktivitas komersial, biaya operasional, dan jumlah pelanggaran masih perlu dipantau lebih lanjut. Efektivitas pembatasan juga akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan aturan, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan membedakan penerbangan yang sah dari aktivitas yang benar-benar mengancam keamanan.
Bagi masyarakat dan operator drone, langkah penting yang perlu dilakukan adalah memeriksa pemberitahuan penerbangan resmi sebelum beroperasi di kawasan tersebut. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dipahami sebagai pengaturan keamanan ruang udara di wilayah tertentu, bukan larangan menyeluruh terhadap seluruh penggunaan drone di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko.** (tds)
