PenaKu.ID – Pengelolaan gedung lama DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat kini resmi beralih ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pengalihan ini menjadi langkah awal penataan ulang aset daerah yang sebelumnya menuai sorotan publik akibat kondisinya yang terbengkalai.
Sekretaris DPRD KBB, Ricky Riyadi, memastikan proses administrasi serah terima aset telah rampung. Ia menyebut penandatanganan berita acara penyerahan sudah dilakukan dalam waktu dekat.
“Belum sampai sepekan, gedung lama DPRD itu sudah diserahkan. Saya sudah menandatangani berita acara penyerahan asetnya,” ujar Ricky saat ditemui di Kantor DPRD KBB, Jumat (10/4/2026).
Dengan penyerahan tersebut, DPRD KBB tidak lagi memiliki kewenangan atas gedung yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas legislatif. Seluruh pengelolaan kini berada di bawah BKAD Kabupaten Bandung Barat.
“Sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawab BKAD, termasuk rencana pemanfaatannya ke depan,” katanya.
Pengalihan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah. Gedung yang berlokasi di Padalarang itu diharapkan dapat dimanfaatkan kembali sesuai kebutuhan, sehingga tidak lagi menjadi aset mangkrak.
Sebelumnya, kondisi gedung lama DPRD KBB sempat menjadi perhatian publik. Bangunan tersebut terlihat tidak terawat, kumuh, serta dipenuhi sampah di sejumlah titik.
Sampah tampak berserakan mulai dari lorong hingga halaman depan. Dinding bangunan pun terlihat kusam, mencerminkan minimnya pengelolaan selama masa transisi setelah DPRD pindah ke gedung baru.
Tak hanya itu, keberadaan tiga mobil mewah yang terparkir di area gedung sempat memicu tanda tanya di tengah masyarakat.
Kendaraan Siapa yang Parkir di Gedung Lama DPRD KBB?
Menanggapi hal itu, Analis Kebijakan DPRD KBB, Ela Rahmalia, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan titipan warga yang memanfaatkan area parkir gedung.
“Memang ada warga yang meminta izin untuk parkir, biasanya karena keperluan mendesak atau kegiatan tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan, izin tersebut bersifat sementara dan tidak untuk penggunaan jangka panjang.
Kini, setelah pengelolaan aset berada di bawah BKAD, publik menantikan langkah konkret pemerintah daerah dalam menentukan fungsi baru gedung tersebut.
Terlebih, DPRD KBB telah menempati gedung baru yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp149 miliar. Tanpa penanganan cepat, gedung lama berpotensi terus terbengkalai dan kehilangan nilai manfaatnya.
Penataan dan pemanfaatan aset secara optimal dinilai menjadi kunci agar gedung tersebut kembali memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.**
