PenaKu.ID – Ketua DPD NasDem Kabupaten Bandung, H. Agus Yasmin, menyikapi pernyataan Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, yang menyebutkan kalau Dewan itu “Lieur” dan perlu belajar lagi sebelum menjadi Dewan, prilaku tersebut disebutkannya sebagai suatu penghinaan terhadap kemampuan seseorang dan lembaga DPRD.
Wajar saja, lanjut Agus, dalam pandangan terjadi perbedaan, yang tidak menjadi wajar itu bila ada intervensi kepada DPRD dan meragukan wawasan dan kemampuannya.
Justeru yang menjadikan “Lieur” itu, ditambahkan Agus, kalau dari awal Bupati tidak menyampaikan bahan mengenai berapa besaran anggaran penanggulangan Pandemi Covid-19, digunakan apa saja, dan kemana dibagikannya, itu tidak ada penjelasannya sama sekali.
“Andai data itu sampai kepada Ketua DPRD kemudian setiap anggota yang ada mendapatkan penjelasan dari eksekutif. Mustahil anggota DPRD akan meminta Pansus Covid-19,” katanya via seluler, Sabtu (6/6/2020).
Itu dikemukakannya adalah gambaran bahwa anak buahnya yang jadi Ketua DPRD sekarang tidak cerdas menjabarkan kehendaknya dalam mekanisme kerja Dewan secara signifikan. Apalagi menyeret Muspida seolah tahu persis berapa harga satuan barang, berapa harga pasar yang sebenarnya dari pagu anggaran tersebut. Jelas hal itu bisa merusak krmandirian Muspida.
Sementara salah seorang Tokoh Politik lainnya, H. Dadang Risdal Aziz, menambahkan, bahwa hal itu menunjukkan ada komunikasi yang terputus antara eksekutif dengan legislatif. Sehingga terjadi kseimpang siuran informasi.
Satu sisi masyarakat memerlukan informasi yang akurat tentang data langkah kebijakan, termasuk penggunaan anggaran penanganan covid-19 d Kabupaten Bandung, di sisi lain pemerintah sebagai pelaksana tugas penanganan covid dan DPRD sebagai lembaga pengawas seluruh kebijakan dinilai kurang memberi ruang komunikasi tentang apa yang telah dilaksanakan, terkait Tupoksi dalam penanganan pandemi ini.
Diharapkan Dadang, untuk ke depan antara eksekutif dengan legislatif harus sinergi terutama dalam hal komunikasi. Terutama yang berkaitan dengan penanganan dan penyerapan anggaran penanggulangan covid-19 yang besarannya mencapai ratusan milyaran rupiah.
“Uniknya saat konferensi Pers penanggulangan Covid-19, kenapa harus Bupati yang jadi Jubirnya untuk menjelaskan kegiatannya selama ini. Tidak ada keterangan dari Jubir Covid-19 maupun Humas Pemkab Bandung,” ujar Dadang via seluler.
ketika masalah tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto, Senin (7/6/2020), dia menyatakan “No Coment” dengan alasan kalau dia berbicara takut permasalahan ini sampai melebar. Dia sendiri menegaskan kalau hal itu merupakan urusan internal DPRD.
(Al fattah)
