PenaKu.ID – Maraknya informasi terkait perusakan kebun teh di Kebun Kertamanah, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, mulai menimbulkan dampak lanjutan. Isu tersebut kini merembet ke Perkebunan Sinumbra yang berada di wilayah Rancabali, Kabupaten Bandung.
Di kalangan petani penggarap Perkebunan Sinumbra, beredar wacana bahwa kawasan perkebunan tersebut akan ditutup oleh Komando Distrik Militer (Kodim). Saat awak media mendatangi lokasi perkebunan, sejumlah petani menyampaikan keresahan mereka kepada koperasi kebun yang menaungi aktivitas pertanian di Sinumbra, Jumat (9/1/2026).
Perwakilan Koperasi Kebun Sinumbra, Deni Rohman, membenarkan adanya kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyebut isu tersebut memicu kegelisahan para petani yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan garapan di kawasan perkebunan.
“Sejujurnya masyarakat khawatir akan kehilangan mata pencaharian untuk kebutuhan hidup sehari-hari apabila benar terjadi penutupan aktivitas bertani di Sinumra. Meskipun hingga saat ini kami belum menerima surat edaran atau pemberitahuan resmi, banyak petani datang ke koperasi untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut,” ujar Deni.
Deni menegaskan, kondisi Perkebunan Sinumbra sangat berbeda dibandingkan dengan wilayah Pangalengan maupun Kertasari. Dari total luas sekitar 2.400 hektare, kawasan ini masih memiliki tutupan hutan sekitar 40 persen. Selebihnya merupakan kebun teh serta lahan kosong yang dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam.
Sekitar 1.200 Petani Bergantung pada Sinumbra
Menurutnya, sedikitnya 1.200 petani menggantungkan penghidupan dari pertanian sayuran di lahan-lahan tersebut. Jika setiap petani mempekerjakan rata-rata dua orang tenaga bantuan atau buruh, maka terdapat sekitar 3.600 orang yang terdampak secara langsung.
“Mereka tersebar di Desa Indragiri, Desa Sukaresmi, hingga Desa Cipelah. Bayangkan jika aktivitas pertanian dihentikan, ke mana mereka harus mencari nafkah,” kata Deni.
Sebagai perwakilan sekaligus penyambung aspirasi petani, Deni berharap isu penutupan tersebut tidak benar. Ia menekankan, selama ini Perkebunan Sinumra tidak pernah mengalami gejolak sosial maupun tindakan anarkis. Mayoritas petani penggarap merupakan warga setempat yang telah bertani secara turun-temurun.
“Di Sinumbra tidak ada pemodal besar di balik petani. Mereka bisa diarahkan dan memiliki tanggung jawab terhadap lahan garapan. Salah satunya dengan mematuhi larangan bercocok tanam di lahan dengan kemiringan tertentu, dan aturan itu benar-benar mereka jalankan,” jelasnya.
Meski demikian, Deni meminta pemerintah turut hadir apabila terdapat persoalan yang berpotensi berdampak negatif ke depan. Ia mendorong adanya penataan ulang tata ruang perkebunan agar pengelolaan lahan menjadi lebih tertib dan berkelanjutan.
Ia juga berharap pemerintah dapat menjadi penghubung antara petani dan pihak direksi perkebunan di Bandung, sehingga aktivitas pertanian dapat terus berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, gejolak yang terjadi di Kertamanah semestinya tidak disamaratakan dan berdampak buruk pada perkebunan lain yang tidak bermasalah.
“Lingkungan Perkebunan Sinumbra sangat berbeda dengan Pangalengan yang banyak mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan secara masif. Di Sinumbra, kondisi lingkungan masih terjaga dengan baik dan hal itu perlu dipertahankan,” tutup Deni.**
