PenaKu.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam waktu dekat bakal segera melakukan evakuasi seluruh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG), pasca keracunan massal ratusan siswa.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman menyatakan bahwa dalam waktu dekat seluruh penyedia makan bergizi gratis (SPPG) akan dikumpulkan untuk dievaluasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional, sejatinya diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi pelajar. Namun, fakta di lapangan justru menimbulkan ironi.
Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya empat kasus keracunan makanan terjadi sejak program ini berjalan. Lokasinya tersebar di Kecamatan Parakansalak, Cidolog, Cibadak, hingga Kecamatan Palabuhanratu.
“Yang penting sekarang penanganan keselamatan anak-anak yang keracunan. Sudah ditangani di rumah sakit, termasuk kasus terakhir di Palabuhanratu. Selanjutnya, kita akan rapatkan bersama semua penyedia MBG,” kata Ade Suryaman saat diwawancarai awak media di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, tepatnya di ruas Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jumat (26/09/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah akan mengundang lebih dari seratus penyedia MBG yang beroperasi di Sukabumi untuk duduk bersama membahas persoalan ini. Langkah itu, kata Ade, bukan sekadar pemanggilan, melainkan forum evaluasi menyeluruh.
“Bukan pemanggilan, tapi rapat bersama. Dari awal sudah kita pesankan bahwa makanan harus bersih, aman, dan lancar. Tapi kenyataannya masih ada kejadian keracunan. Inilah yang harus kita evaluasi,” jelasnya.
Ade menambahkan, bahwa di wilayah Kabupaten Sukabumi sejatinya mendapat jatah 262 penyedia MBG. Namun hingga kini baru sekitar 123 SPPG yang sudah berjalan. Dengan adanya rangkaian insiden keracunan, pemerintah menilai momen ini penting untuk menakar kelemahan maupun kelebihan dari pelaksanaan MBG.
“Insya Allah nanti kita rapatkan bersama. Dari situ akan kelihatan, kelemahannya apa, kekurangannya apa, sekaligus kelebihannya,” ungkapnya.
Walaupun demikian sambung Ade, ia menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menutup program MBG.
“Kalau soal penutupan bukan kewenangan kami. Itu nanti dibahas di level pemerintah pusat. Tugas kami memastikan program ini berjalan sesuai standar dan aman untuk anak-anak,” ulasnya.
Ade juga menolak menyebut insiden keracunan ini sebagai bentuk keteledoran. Menurutnya, tidak ada pihak yang menginginkan peristiwa itu terjadi. Namun, setiap kejadian harus dijadikan pelajaran berharga.
“Bukan keteledoran, mungkin memang ada kelemahan yang tidak kita sadari. Karena itu kita harus evaluasi. Bisa jadi di proses pengolahan, distribusi, atau penyimpanan makanan. Semua harus dikaji,” bebernya.
Wacana pembentukan tim pengawas eksternal pun sempat mencuat. Meski belum diputuskan, Ade menilai opsi itu bisa saja dilakukan jika terbukti efektif dalam menekan risiko terulangnya kasus serupa.
“Sekarang kejadian-kejadian ini jadi bahan evaluasi kita semua. Kalau nanti perlu ada tim pemantauan eksternal, itu bisa dibahas lebih lanjut,” pungkasnya.
***
