Peristiwa

Pati Memanas! Warga Geruduk Kantor Bupati, Tuntut Sudewo Mundur

×

Pati Memanas! Warga Geruduk Kantor Bupati, Tuntut Sudewo Mundur

Sebarkan artikel ini
Pati Memanas! Warga Geruduk Kantor Bupati, Tuntut Sudewo Mundur
Pati Memanas! Warga Geruduk Kantor Bupati, Tuntut Sudewo Mundur (Foto: istimewa)

PenaKu.ID – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi demonstrasi di Alun-Alun dan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/25).

Informasi yang berhasil dihimpun, massa menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya usai rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang dinilai membebani masyarakat.

Aksi yang dimulai sejak pagi berlangsung dengan orasi dan long march dari Alun-Alun menuju kantor bupati serta DPRD Pati. Massa membawa spanduk berisi penolakan dan seruan pengunduran diri bupati.

Ketegangan meningkat saat sejumlah demonstran memanjat pagar dan melemparkan botol ke arah gedung pemerintahan. Aparat kepolisian yang berjaga berupaya menghalau massa, namun bentrokan tak terelakkan.

Sudewo Temui Demonstran

Bupati Sudewo sempat menemui pengunjuk rasa. Ia menyampaikan permintaan maaf dan mengumumkan pembatalan kenaikan PBB-P2. “Kebijakan ini akan kami evaluasi,” ujar Sudewo dalam pernyataannya yang dilansir sejumlah media lokal. Meski begitu, massa menilai langkah tersebut terlambat dan tetap mendesak dirinya mundur dari kursi bupati.

Kericuhan mengakibatkan puluhan orang terluka, baik dari pihak warga maupun aparat. Data sementara dari media lokal menyebut sedikitnya 64 orang mengalami cedera, mulai dari memar hingga sesak napas, dan beberapa di antaranya harus mendapat perawatan intensif. Selain itu, sejumlah kendaraan dinas dan fasilitas umum mengalami kerusakan.

Polres Pati mengerahkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan situasi. Hingga sore, massa mulai membubarkan diri, meski sejumlah organisasi masyarakat mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi.

Pengamat menilai, kasus ini mencerminkan perlunya dialog terbuka antara pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan warga untuk meredakan ketegangan sekaligus memperbaiki komunikasi publik dalam proses perumusan kebijakan.**