PenaKu.ID – Sejak konflik dengan Hamas pecah, langkah politik Benjamin Netanyahu kian mengerucut pada satu keputusan tegas: melakukan pendudukan penuh Jalur Gaza, termasuk area tempat sandera Israel ditawan.
Keputusan ini disampaikan langsung kepada Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dengan pilihan tegas: dukung rencana ini atau undur diri.
Pernyataan itu memunculkan pro dan kontra, baik di kalangan militer maupun di panggung diplomasi internasional.
Tekanan dan Tantangan Militer Netanyahu
Netanyahu menegaskan tiga tujuan operasi: menumpas Hamas, membebaskan sandera, dan memastikan Gaza tak lagi menjadi ancaman.
Namun, sebagian perwira IDF merasa langkah pendudukan penuh terlalu berisiko, mengingat kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban sipil semakin tinggi.
Ketegangan meningkat ketika sebagian militer mempertanyakan efektivitas strategi darat yang luas, sementara Netanyahu menuntut kesatuan langkah demi tercapainya hasil cepat.
Gagal Gencatan Senjata buat Netanyahu Ingin Melakukan Pendudukan Penuh Jalur Gaza
Negosiasi gencatan senjata dengan Hamas telah mandek berbulan-bulan, dengan kedua pihak saling tuding langgar kesepakatan.
Sementara Hamas merilis video kondisi sandera yang memprihatinkan akibat blokade, ribuan warga Israel turun ke jalan menuntut penghentian operasi militer yang berkepanjangan.
Demonstrasi ini menunjukkan retaknya kepercayaan publik terhadap kebijakan perang, dan meningkatkan desakan agar Netanyahu mencari solusi diplomatik.
Keputusan kabinet untuk membahas perluasan operasi IDF di Gaza dijadwalkan pada Selasa, dan diperkirakan akan menjadi titik balik strategi Israel.
Dari 251 sandera yang diambil Hamas pada 7 Oktober 2023, tersisa 50 di Gaza, dengan hanya sekitar 20 yang diperkirakan masih hidup. Kompleksitas situasi ini menuntut keseimbangan antara keberanian politik dan kewaspadaan militer.**
