PenaKu.ID – Konflik pertanahan yang terjadi di Jalan Kebun Sayur, RT 6 RW 07, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menyisakan duka mendalam bagi ribuan warga.
Tanah seluas kurang lebih 23 hektare yang selama ini dihuni oleh sekitar 3.000 jiwa atau 1.500 kepala keluarga kini rata dengan tanah setelah penggusuran paksa yang diduga dilakukan oleh sekelompok preman. Mereka diduga disebut-sebut dikerahkan oleh Herawati, pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Artis Camelia Panduwinata Lubis tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan langsung penderitaan warga yang kehilangan tempat tinggal. Dalam keterangannya, Kamis (20/6/25), Camelia Panduwinata Lubis menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan ini.
“Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak yang biasanya bermain, kini harus bermain di atas tanah merah bekas reruntuhan rumah mereka. Para ibu menangis, trauma, kehilangan segalanya kecuali pakaian di badan. Ini menyayat hati saya,” ucap Camelia Panduwinata Lubis dengan mata berkaca-kaca.
Artis yang dikenal vokal terhadap isu-isu kemanusiaan ini meminta perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera turun tangan mencari solusi bagi ribuan warga Kebun Sayur yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun, bahkan sejak zaman nenek moyang mereka.
“Jangan sampai janji-janji kampanye hanya menjadi omong kosong. Presiden pernah berjanji bahwa kepentingan rakyat adalah segalanya. Mana buktinya? Ini saatnya pemerintah hadir dan membuktikan keberpihakannya,” tegas Camelia.
Camelia Panduwinata Lubis juga mengecam keras tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh para preman. Aksi penggusuran ini diduga disebut-sebut melibatkan kelompok yang berafiliasi dengan Hercules, salah satu tokoh preman terkenal di Jakarta.
Camelia Panduwinata Lubis Bakal Bela Warga
Camelia Panduwinata Lubis menegaskan akan terus bersama warga untuk memperjuangkan hak mereka, bahkan siap menggelar aksi besar-besaran ke DPR RI dan Istana Negara jika pemerintah tetap diam.
“Kami akan mengepung DPR dan Istana kalau perlu. Ini soal kemanusiaan. Hati nurani pejabat harus digugah. Tolong dengarkan tangisan anak-anak, ibu-ibu yang trauma, warga yang tidak tahu lagi harus tinggal di mana,” katanya.
Kuasa hukum warga, Pius Situmorang, turut mengecam cara-cara yang digunakan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Ia menilai ada indikasi kriminalisasi terhadap warga yang berusaha mempertahankan haknya.
“Ini bukan sekadar konflik pertanahan biasa, tapi sudah merambah pada upaya kriminalisasi warga. Mereka dipidanakan hanya karena berani bersuara membela tanah tempat mereka hidup bertahun-tahun,” ujar Pius.
Ia berharap pemerintah segera hadir dan menyelesaikan konflik ini secara adil. Ia juga mengingatkan agar laporan pidana tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam masyarakat.
Salah satu warga korban penggusuran menceritakan kronologi memilukan yang mereka alami.
“Kami didatangi preman-preman. Tiba-tiba rumah sudah rata dengan tanah. Saya punya KTP DKI, saya warga negara Indonesia, saya juga punya surat penampungan, tapi semua itu tidak dihargai. Saya dipaksa ambil uang, katanya sudah dibayar, tapi saya tidak tahu-menahu,” ungkapnya.
Warga mengaku telah mengadu ke berbagai instansi, mulai dari kantor gubernur, wali kota, hingga kepolisian, namun belum mendapat respons nyata.
“Kami minta tolong kepada Presiden Prabowo. Kami ingin hidup tenang bersama anak-anak kami. Setiap hari hidup kami penuh ketakutan, trauma, tidak tahu harus ke mana,” ucapnya penuh harap.
Konflik pertanahan di Kebun Sayur menjadi potret buram ketidakadilan yang masih terjadi di Ibu Kota. Ribuan warga kini menanti kehadiran negara untuk memberikan perlindungan dan keadilan. **
